Korban banjir bandang di Kabupaten Bireuen masih bertahan di tenda darurat meski bencana telah berlalu lebih dari tiga bulan.
Ratusan warga terdampak menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati untuk menuntut kepastian hunian yang layak. Mereka juga meminta transparansi penyaluran bantuan serta percepatan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap.
Temukan rangkuman informasi menarik tentang rakyat lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di NASIB RAKYAT.
Korban Bencana Desak Kepastian Tempat Tinggal
Ratusan korban banjir bandang dan tanah longsor dari sejumlah desa di Kabupaten Bireuen menggelar aksi damai di halaman Kantor Bupati Bireuen pada Senin (16/3). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes sekaligus harapan agar pemerintah daerah segera memberikan kepastian terkait tempat tinggal bagi warga yang terdampak bencana.
Para korban menyampaikan bahwa hingga lebih dari tiga bulan sejak bencana terjadi pada akhir November 2025 lalu, sebagian dari mereka masih harus bertahan di tenda darurat dengan kondisi yang sangat terbatas. Situasi tersebut dinilai semakin menyulitkan, terutama bagi keluarga yang memiliki anak kecil dan lansia.
Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memastikan mereka dapat kembali hidup secara layak. Mereka menilai penanganan pascabencana masih belum memberikan kepastian yang jelas bagi para korban.
Aksi damai ini juga menjadi sarana bagi para korban untuk menyampaikan langsung berbagai keluhan yang selama ini mereka rasakan, khususnya terkait lambatnya proses pemulihan setelah bencana.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026! Nonton Semua Pertandingan Tanpa Batas, lewat LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal. Ayo Download Sekarang!
Sebagian Korban Belum Terima Dana Hunian
Selain masalah tempat tinggal, para korban juga menyoroti belum meratanya penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH). Hingga saat ini, masih terdapat korban yang mengaku belum menerima bantuan tersebut, padahal mereka sangat bergantung pada bantuan itu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Dalam aksi tersebut, para peserta menyuarakan ketidakpuasan terhadap penanganan bencana yang dinilai belum optimal. Mereka berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap nasib masyarakat yang terdampak langsung oleh bencana.
Bagi para korban, bantuan yang cepat dan tepat sasaran sangat penting untuk membantu mereka bangkit dari kondisi sulit. Tanpa dukungan yang memadai, proses pemulihan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat akan semakin terhambat.
Para pengunjuk rasa juga menegaskan bahwa transparansi dalam penyaluran bantuan menjadi hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Baca Juga: Panik Dan Hancur! Gempa M 4,2 Runtuhkan Rumah Warga Sukabumi!
Korban Desak Transparansi Penanganan Bencana
Dalam aksi tersebut, perwakilan korban, Nurpinda, membacakan sejumlah poin tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah daerah. Salah satu tuntutan utama adalah penyediaan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi warga yang kehilangan rumah akibat bencana.
Selain itu, para korban juga mendesak pemerintah untuk membuka akses informasi publik secara transparan. Informasi yang dimaksud meliputi data korban bencana, alokasi anggaran penanganan bencana, serta daftar penerima bantuan yang telah disalurkan.
Transparansi ini dinilai sangat penting agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas bagaimana dana bantuan digunakan. Dengan keterbukaan informasi, diharapkan tidak ada lagi keraguan atau kecurigaan di tengah masyarakat terkait pengelolaan dana bencana.
Para korban juga menuntut agar penyaluran bantuan dilakukan secara adil dan tepat sasaran. Mereka berharap tidak ada lagi warga terdampak yang terlewat dari bantuan pemerintah.
Bupati Absen, Aksi Warga Berakhir Tanpa Hasil
Aksi damai yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB berlangsung tertib dan kondusif. Para peserta aksi menyampaikan aspirasi mereka dengan harapan dapat bertemu langsung dengan Bupati Bireuen untuk mendapatkan penjelasan mengenai penanganan pascabencana.
Namun hingga pukul 11.05 WIB, Bupati Bireuen H. Mukhlis ST tidak hadir menemui massa aksi. Ketidakhadiran tersebut menimbulkan kekecewaan di kalangan peserta aksi yang telah datang untuk menyampaikan tuntutan mereka.
Beberapa pejabat daerah yang hadir dalam aksi tersebut antara lain Sekretaris Daerah Bireuen Hanafiah, Asisten I Mulyadi, dan Asisten II Mawardi. Mereka mencoba menenangkan massa serta menjelaskan kondisi yang ada.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari waspada.id
- Gambar Kedua dari waspada.id