Nusa Tenggara Barat kembali diuji dengan serangkaian bencana alam, mulai banjir hingga angin puting beliung yang melanda lima kabupaten/kota. Dalam menghadapi situasi mendesak ini, Pemerintah Provinsi NTB tidak tinggal diam. Mereka bergerak cepat dengan mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 16 miliar, menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi masyarakat dan memulihkan wilayah terdampak. Temukan…
Ratusan gampong (desa) di Pidie gagal mencairkan Dana Desa senilai miliaran rupiah, menimbulkan kekhawatiran serius masyarakat. Kabar mengejutkan datang dari Kabupaten Pidie. Sebanyak 430 gampong gagal mencairkan Dana Desa (DD) tahap kedua 2025, dengan total lebih dari Rp 100 miliar. Situasi ini menimbulkan pertanyaan di masyarakat dan perangkat desa, mengapa begitu banyak gampong tidak dapat…
Pemkab Sidoarjo menunjukkan kepedulian dengan menyerahkan kursi roda kepada dua warga disabilitas di Tulangan. Perhatian pemerintah daerah terhadap warga penyandang disabilitas terus diwujudkan melalui aksi nyata. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kembali menunjukkan kepeduliannya dengan menyerahkan bantuan kursi roda kepada dua warga disabilitas di Kecamatan Tulangan. Bantuan ini diharapkan dapat mempermudah aktivitas sehari-hari sekaligus meningkatkan kualitas hidup…
Suasana rapat pembahasan anggaran penanganan bencana mendadak mencair ketika Wakil Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan candaan kepada BNPB. Candaan itu muncul di tengah diskusi intens mengenai besarnya kebutuhan anggaran untuk mitigasi, tanggap darurat, dan rehabilitasi pascabencana. Indonesia sebagai negara rawan bencana alam membutuhkan koordinasi lintas lembaga yang solid, termasuk dalam hal pendanaan. Meski bernada…
Kasus dugaan korupsi bantuan bencana di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, mulai terkuak ke publik dan memicu kegelisahan masyarakat. Seorang kepala dinas di lingkungan pemerintah daerah setempat diduga menyalahgunakan dana bantuan yang seharusnya diperuntukkan bagi warga terdampak bencana alam. Informasi ini mencuat setelah aparat penegak hukum menerima laporan masyarakat disertai temuan awal yang mengindikasikan adanya penyimpangan…
BLT lansia di Parepare gagal cair karena surat penting terselip di kelurahan, membuat ratusan penerima kehilangan bantuan mereka. Ratusan lansia di Parepare harus menelan kekecewaan. Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang seharusnya meringankan beban hidup mereka gagal dicairkan karena surat penting terselip di kelurahan. Kesalahan administratif ini menimbulkan kekhawatiran dan pertanyaan: bagaimana kelanjutan bantuan untuk warga…
Pemkab Puncak menyalurkan dana kampung Rp53,6 miliar untuk warga, Diharapkan mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah mulai menyalurkan dana kampung senilai Rp53,6 miliar yang ditujukan langsung untuk kebutuhan masyarakat. Dana ini diharapkan menjadi harapan baru bagi warga dalam mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan dasar, serta mendorong kesejahteraan di tingkat kampung. Temukan rangkuman informasi menarik tentang…
Dana Otsus Papua jadi sorotan setelah Prabowo memperingatkan kepala daerah agar tidak menyalahgunakan anggaran dan fokus untuk rakyat. Penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua kembali menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Prabowo menegaskan peringatan keras kepada seluruh kepala daerah di Papua agar anggaran tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Ia menekankan bahwa dana Otsus harus benar-benar…
Prabowo Subianto baru‑baru ini mengeluarkan perintah tegas kepada pemerintah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan Dana Desa di seluruh Indonesia. Instruksi ini menjadi fokus utama pemerintah pusat usai munculnya kritik dan dinamika sosial terkait pengelolaan anggaran desa. Tujuan dari perintah tersebut adalah memastikan bahwa setiap rupiah dana yang dikeluarkan oleh desa benar‑benar digunakan sesuai dengan peruntukannya…
KPK mengungkap pola baru korupsi kepala daerah di Indonesia yang kini dilakukan secara tidak langsung dan semakin terselubung. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mengungkap fakta mengejutkan terkait praktik korupsi di tingkat daerah. KPK menilai pola korupsi kepala daerah kini tidak lagi dilakukan secara terang-terangan, melainkan semakin rapi dan terselubung. Perubahan modus ini membuat pengawasan kian menantang…