Protes Jalan Rusak, Warga di Lombok Barat Tanam Pohon Pisang

Protes warga terkait jalan rusak di Lombok Barat menjadi salah satu contoh nyata menjadi salah satu bentuk ekspresi kreatif dan tegas warga.

Aksi menanam pohon pisang di badan jalan oleh warga Desa Kuripan dan Desa Kediri Selatan bukan sekadar bentuk ketidakpuasan, melainkan juga simbol kreatif yang menyiratkan keprihatinan terhadap keselamatan, mobilitas, dan kualitas hidup sehari-hari.

Jalan Rusak Tak Kunjung Diperbaiki

Warga di beberapa desa di Lombok Barat, seperti Desa Kuripan dan Desa Kediri Selatan keduanya berada di Kecamatan Kediri atau Kuripan mengambil tindakan drastis menanam pohon pisang di badan jalan yang rusak parah.

Akses tersebut merupakan jalan provinsi yang sudah lama dikeluhkan karena berlubang, bergelombang, dan bahkan sering tergenang saat hujan.

Menurut pernyataan warga, kondisi jalan sudah selama bertahun‑tahun dikeluhkan ke pemerintah. Pernjanjian perbaikan telah beberapa kali digaungkan tetapi tak kunjung terealisasi. Warga bahkan sampai berupaya menambal sendiri jalan secara swadaya, namun perbaikan seadanya itu tidak bertahan lama.

Salah seorang warga menyatakan bahwa lubang dan kerusakan jalan sering kali mengakibatkan kecelakaan, terutama bagi pengguna motor. Ada juga laporan air genangan yang sampai masuk ke warung milik penduduk sekitar saat hujan deras, memperparah kondisi hidup warga.

Karena merasa suara mereka tidak didengar, warga memilih cara kreatif namun tegas menanam pohon pisang tepat di badan jalan. Aksi ini bukan sekadar simbol melainkan bentuk tekanan agar pemerintah mau bertindak.

Bentuk Aksi dan Skala Protes

Penanaman pohon pisang dilakukan di ruas jalan provinsi yang menghubungkan beberapa desa dan jalur vital bagi warga termasuk akses ke pasar, rumah sakit, sekolah, dan pusat administratif. Di Desa Kuripan, misalnya, ruas jalan sepanjang sekitar 1,5 kilometer disebut menjadi akses utama bagi warga ke berbagai fasilitas publik.

Pada aksi yang terekam baru‑baru ini (Oktober 2025), warga menanam pisang pada titik–titik jalan berlubang. Kepala desa setempat, setelah berulang kali menyampaikan keluhan ke pemerintah kabupaten dan provinsi, akhirnya mendukung langkah protes warga.

Tindakan ini bukan hanya dilakukan di satu desa. Protes serupa dengan simbol tanam pisang di jalan rusak muncul di berbagai daerah di Indonesia, sebagai bentuk kekecewaan warga terhadap lambatnya respons pemerintah terhadap infrastruktur penting.

Namun di Lombok Barat, aksi ini mendapat atensi publik dan politisi. Salah satu legislator provinsi menyuarakan agar ruas jalan yang ditanami pohon pisang segera masuk dalam prioritas perbaikan.

Baca Juga: Kisah Emak-Emak Mataram yang Terpaksa Tinggalkan Beras SPHP

Reaksi Pemerintah, Janji Perbaikan

Menanggapi aksi warga, pejabat di pemerintahan provinsi menyatakan bahwa jalan tersebut memang berstatus jalan provinsi sehingga perbaikan bukan menjadi tanggung jawab kabupaten. Namun aspirasi warga langsung disampaikan ke Gubernur.

Menurut informasi resmi, perbaikan jalan ditargetkan dilakukan pada 2026. Rencana itu mencakup bukan cuma pengaspalan, tapi juga pembangunan drainase dan perbaikan badan jalan, agar kerusakan berulang bisa dicegah.

Pemerintah daerah mengakui bahwa sebagian kerusakan diperparah oleh buruknya sistem drainase endapan tanah, sampah, dan pelat beton yang menutup saluran air menghambat aliran, menyebabkan genangan yang mempercepat degradasi jalan.

Pesan Dari Aksi Warga

Aksi menanam pohon pisang di jalan rusak bukan sekadar protes struktural. Itu adalah ekspresi kekecewaan mendalam terhadap pengabaian infrastruktur publik yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Dengan cara ini, warga ingin menunjukkan bahwa kelalaian pemerintah berdampak langsung pada kehidupan sehari‑hari mereka keselamatan, mobilitas, dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Simbol pohon pisang juga memiliki makna satir jalan yang seharusnya diaspal keras sekarang hanya pantas untuk pepohonan. Bukan kendaraan seolah menyindir janji manis yang berujung pada kelalaian.

Dalam konteks kebudayaan lokal, pisang juga mungkin dipahami sebagai bagian dari identitas agraris menyuarakan kerapuhan dan penantian panjang masyarakat pedesaan.

Aksi ini mendesak pemerintah untuk melihat persoalan jalan bukan sekadar sebagai proyek fisik, tetapi sebagai kebutuhan nyata masyarakat pondasi mobilitas, ekonomi, dan keamanan sehari‑hari.

Simak dan ikuti terus informasi menarik yang kami berikan setiap hari tentunya terupdate dan terpercaya hanya di NASIB RAKYAT.