Data desil kembali disorot setelah tukang becak di Kulon Progo mendadak masuk desil 9, padahal sebelumnya tercatat dalam desil 1 dan hidup serba terbatas.
Kondisi tersebut membuat Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati meminta Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan evaluasi dan audit secara nasional. Menurutnya, perubahan desil yang tidak sesuai kondisi nyata dapat memengaruhi akses masyarakat terhadap bantuan sosial dan program pendidikan.
BPS Diminta Periksa Data yang Berubah Ekstrem
Esti menilai perubahan desil secara ekstrem tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif biasa. Ia mencontohkan perubahan dari desil 1 menjadi desil 9 yang menurutnya perlu mendapat pemeriksaan khusus karena perbedaannya sangat jauh.
Politikus PDI Perjuangan tersebut meminta BPS mengevaluasi proses pendataan agar pemerintah memiliki gambaran kondisi ekonomi masyarakat yang lebih akurat. Menurutnya, data yang valid menjadi salah satu kunci supaya bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada keluarga yang membutuhkan.
Esti juga meminta kasus perubahan tanpa dasar yang jelas masuk dalam bahan audit nasional. Langkah tersebut penting untuk mencari tahu apakah perubahan terjadi karena pembaruan data, kesalahan administrasi, atau faktor lain yang belum terungkap.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Rasakan Serunya Nonton Live Streaming Sepak Bola Setiap Saat!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Perubahan Desil Bisa Pengaruhi Bantuan Pendidikan
Persoalan desil bukan sekadar angka dalam sistem. Bagi sebagian keluarga, perubahan status tersebut bisa berpengaruh langsung terhadap kesempatan memperoleh bantuan pendidikan.
Esti mengatakan Komisi X DPR RI menerima banyak keluhan masyarakat mengenai perubahan desil. Kondisi tersebut turut memengaruhi akses terhadap Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
Program tersebut memiliki ketentuan berdasarkan kelompok desil. Masyarakat yang masuk desil 1 sampai 4 memiliki akses terhadap sejumlah program bantuan pendidikan. Karena itu, perubahan status yang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya dapat menimbulkan masalah baru bagi keluarga yang sedang membutuhkan dukungan.
Baca Juga: Tak Punya HP, Lansia di Pekalongan Malah Dicoret dari Bansos karena Terindikasi Judol
Desil Jangan Sampai Jadi “Vonis” untuk Warga
Esti mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan desil sebagai satu-satunya patokan dalam menentukan apakah seseorang berhak memperoleh bantuan. Menurutnya, desil seharusnya membantu pemerintah menemukan keluarga yang membutuhkan, bukan langsung menutup akses mereka ketika terdapat ketidaksesuaian data.
Ia menilai pemerintah perlu melihat kondisi faktual masyarakat ketika menemukan laporan atau sanggahan. Jika data administratif berbeda jauh dengan kehidupan warga di lapangan, petugas perlu melakukan pemeriksaan ulang.
Pendekatan tersebut menjadi penting karena kondisi ekonomi keluarga dapat berubah, sementara data administrasi belum tentu langsung mencerminkan perubahan tersebut. Pemeriksaan lapangan juga dapat membantu mengurangi kesalahan dalam menentukan penerima program pemerintah.
Tukang Becak Mendadak Masuk Desil 9
Salah satu kasus yang menjadi perhatian datang dari Timbul (49), tukang becak asal Kelurahan Ngentakrejo, Kapanewon Lendah, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia mengaku bingung setelah mengetahui status desil keluarganya berubah drastis.
Sebelumnya, Timbul tercatat dalam desil 1. Namun, status tersebut kemudian berubah menjadi desil 9. Perubahan itu membuatnya cemas karena anaknya baru saja diterima di perguruan tinggi dan membutuhkan biaya pendidikan.
Timbul mengatakan perubahan status tersebut terjadi tanpa pemberitahuan. Ia pun mempertanyakan apakah angka desil 9 benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarganya.
Yang membuatnya semakin heran, status desil Timbul bahkan tercatat lebih tinggi daripada Lurah Ngentakrejo yang berada di desil 8. Padahal, Timbul sehari-hari bekerja sebagai tukang becak dengan kondisi ekonomi yang ia nilai masih terbatas.
Warga Kini Berusaha Memperbaiki Data
Timbul kini meminta bantuan pemerintah desa untuk mengurus perubahan data tersebut. Ia ingin status desil keluarganya kembali mencerminkan kondisi kehidupan yang sebenarnya.
Kasus ini menunjukkan pentingnya mekanisme koreksi ketika warga menemukan data yang dianggap tidak sesuai. Pemerintah perlu menyediakan proses yang mudah dipahami dan tidak berbelit agar masyarakat dapat menyampaikan keberatan.
Desakan audit nasional dari Komisi X DPR RI juga membuka perhatian lebih luas terhadap kualitas data desil. Jika pemerintah ingin menyalurkan bansos dan bantuan pendidikan secara tepat, ketepatan data harus menjadi prioritas.
Pada akhirnya, angka dalam sistem seharusnya menggambarkan kondisi masyarakat, bukan justru membuat keluarga yang membutuhkan kehilangan kesempatan memperoleh bantuan. Pemeriksaan ulang menjadi langkah penting ketika ditemukan perubahan status yang janggal atau tidak sesuai dengan keadaan di lapangan.