MBG Watch menyoroti anjloknya dana bencana dalam APBN 2026 dan meminta MK memberi kejelasan atas gugatan UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 yang diajukan.
Koalisi menilai persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi bencana yang terus mengancam sejumlah wilayah Indonesia. Menurut mereka, keputusan anggaran sejak awal harus mampu mengantisipasi kebutuhan masyarakat ketika keadaan darurat terjadi. Simak ulasan lengkapnya dari NASIB RAKYAT.
Dana Bencana Anjlok, MBG Watch Pertanyakan Kebijakan APBN
Kuasa hukum Koalisi MBG Watch, Muhamad Saleh, mempersoalkan alokasi anggaran penanganan bencana sebesar Rp491 miliar dalam APBN 2026. Jumlah tersebut turun cukup jauh jika dibandingkan dengan alokasi pada APBN 2025 yang mencapai Rp2,01 triliun.
Saleh menilai penurunan tersebut menimbulkan pertanyaan serius karena ancaman bencana tidak ikut berkurang. Justru, berbagai kejadian di daerah menunjukkan kebutuhan terhadap kesiapan pemerintah masih sangat besar. Karena itu, koalisi meminta pemerintah melihat anggaran bencana sebagai bagian penting dari perlindungan masyarakat.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Rasakan Serunya Nonton Live Streaming Sepak Bola Setiap Saat!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Ancaman Bencana dan Anggaran Dinilai Tak Seimbang
Menurut Saleh, desain fiskal pemerintah masih memperlihatkan jarak antara besarnya kerugian akibat bencana dengan kemampuan anggaran untuk menanganinya. Kondisi itu terlihat semakin mencolok ketika kebakaran hutan dan lahan menimbulkan dampak terhadap kesehatan, ekonomi, hingga aktivitas masyarakat.
Koalisi menilai negara perlu menghitung risiko secara lebih serius sebelum bencana terjadi. Anggaran yang memadai, menurut mereka, dapat membantu pemerintah bergerak lebih cepat ketika kondisi darurat muncul. Tanpa persiapan tersebut, beban penanganan berpotensi semakin besar dan akhirnya kembali ditanggung masyarakat.
Baca Juga:Â Gunung Anak Krakatau Erupsi, Kapolri Langsung Perintahkan Jajaran Siaga
MBG Watch Soroti Beban yang Jatuh ke Daerah
Selain mempersoalkan besaran anggaran, Koalisi MBG Watch juga menyoroti pola penanganan bencana yang dinilai terlalu membebankan pemerintah daerah dan warga. Mereka melihat pemerintah pusat perlu mengambil peran yang lebih kuat, terutama ketika kapasitas fiskal daerah tidak mampu menanggung seluruh kebutuhan rehabilitasi.
Persoalan ini menjadi perhatian karena daerah memiliki kemampuan anggaran yang berbeda-beda. Ketika bencana besar terjadi, pemerintah daerah dapat menghadapi kebutuhan yang jauh melampaui kemampuan keuangannya. Koalisi karena itu meminta kebijakan APBN mempertimbangkan kondisi tersebut secara lebih nyata.
Lima Desakan Diajukan kepada Mahkamah Konstitusi
Koalisi MBG Watch kemudian menyampaikan sejumlah desakan kepada MK terkait Perkara Nomor 100/PUU-XXIV/2026. Mereka meminta informasi mengenai perkembangan dan tindak lanjut pemeriksaan perkara tersebut agar para pemohon mengetahui tahapan yang sedang berjalan.
Koalisi juga meminta MK mempertimbangkan rangkaian krisis kesehatan dan bencana, termasuk besarnya kerugian ekonomi serta kesehatan yang masyarakat tanggung. Mereka ingin kondisi tersebut menjadi perkembangan aktual yang memperkuat urgensi pemeriksaan perkara.
Selain itu, mereka meminta pemeriksaan lanjutan berlangsung dalam waktu yang patut agar pemohon dapat menyampaikan pembuktian mengenai dampak konstitusional dari desain dan pelaksanaan APBN 2026. Koalisi juga meminta MK mempertimbangkan karakter UU APBN yang berlaku setiap tahun sehingga berakhirnya masa berlaku undang-undang tidak otomatis menghilangkan efektivitas pengujian.
Koalisi Minta Perkara Tak Kehilangan Momentum
Desakan terakhir berkaitan dengan waktu putusan. Jika MK menilai hal tersebut beralasan menurut hukum dan kewenangannya, koalisi meminta putusan keluar sebelum perubahan kebijakan anggaran memengaruhi keberadaan objek pengujian.
Bagi Koalisi MBG Watch, perkara ini bukan sekadar soal angka dalam APBN. Mereka ingin memastikan keputusan anggaran tetap memperhitungkan keselamatan warga serta kemampuan negara menghadapi bencana. Kini, mereka menunggu tindak lanjut MK terhadap gugatan yang telah mereka ajukan.