Kemarau 2026 berdampak di sejumlah wilayah Bali, BPBD mencatat ratusan kejadian sejak April hingga awal September, mulai dari kekeringan hingga kebakaran lahan.
Kepala Pelaksana BPBD Bali I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya mengatakan kondisi kemarau tahun ini perlu mendapat perhatian bersama. Menurutnya, karakter kemarau yang lebih panjang dan kering ikut meningkatkan risiko berbagai kejadian yang berkaitan dengan minimnya ketersediaan air dan meningkatnya potensi kebakaran. Simak ulasan lengkapnya dari NASIB RAKYAT.
Kekeringan Mulai Terasa di Empat Kabupaten
BPBD Bali mencatat dampak kekeringan di Buleleng, Jembrana, Karangasem, dan Klungkung. Kondisi tersebut berdampak pada 529 kepala keluarga serta 15 desa atau kelurahan. Situasi ini membuat kebutuhan air bersih menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah dengan sumber air terbatas.
Dampak kemarau juga terlihat pada sektor pertanian. Kekeringan lahan pertanian mencapai 79,95 hektare di Jembrana dan 108,60 hektare di Buleleng. Angka tersebut menunjukkan tekanan terhadap lahan produktif ketika pasokan air terus menurun selama musim kemarau.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Rasakan Serunya Nonton Live Streaming Sepak Bola Setiap Saat!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Ratusan Hektare Sawah Berpotensi Kekeringan
Selain lahan pertanian yang sudah terdampak, BPBD Bali mencatat potensi kekeringan pada area persawahan. Dari total luas sawah mencapai 64.704 hektare, sekitar 694,06 hektare masuk dalam wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan.
Kondisi ini menjadi perhatian karena ketersediaan air sangat menentukan aktivitas pertanian. Jika kemarau berlangsung lebih lama, petani dapat menghadapi tantangan dalam menjaga kebutuhan air untuk tanaman. Karena itu, pengelolaan sumber air menjadi bagian penting dalam menghadapi kondisi kemarau tahun ini.
Baca Juga:Â Freeport Indonesia Bergerak, Rp2,5 Miliar Disalurkan untuk Korban Gempa NTT
Kebakaran Hutan dan Permukiman Ikut Mengintai
Risiko kemarau tidak berhenti pada persoalan kekeringan. BPBD juga mencatat kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah, antara lain Klungkung, Karangasem, Buleleng, Jembrana, dan Bangli.
Sementara itu, sebanyak 132 kejadian kebakaran gedung dan permukiman terjadi di berbagai kabupaten dan kota di Bali. Buleleng mencatat angka tertinggi dengan 33 kejadian, disusul Denpasar sebanyak 31 kejadian dan Badung 15 kejadian. Karangasem mencatat 14 kejadian, Jembrana 10 kejadian, Bangli sembilan kejadian, Klungkung delapan kejadian, Gianyar tujuh kejadian, serta Tabanan lima kejadian.
Tempat Pengelolaan Sampah Juga Perlu Diwaspadai
Kondisi kering juga meningkatkan perhatian terhadap lokasi pengelolaan sampah. BPBD mencatat kebakaran di beberapa tempat, termasuk TPS3R Culik Desa Labansari di Karangasem, TPS3R Banjar Dinas Antapura Desa Tejakula di Buleleng, serta TPA Suwung di Denpasar.
Lokasi pengelolaan sampah membutuhkan perhatian khusus ketika cuaca panas dan kering. Material yang mudah terbakar dapat memperbesar risiko jika muncul sumber api. Karena itu, pengawasan dan langkah pencegahan perlu berjalan bersamaan dengan penanganan kekeringan.
BPBD Dorong Kesiapsiagaan Sejak Sebelum Dampak Meluas
BPBD Bali telah melakukan sejumlah langkah untuk membantu masyarakat terdampak, salah satunya dengan mendistribusikan air bersih ke wilayah yang mengalami kekurangan pasokan. Namun, Teja menilai penanganan kemarau tidak cukup hanya mengandalkan bantuan air ketika kondisi sudah memburuk.
Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat perlindungan sumber air, kapasitas penyimpanan, serta sistem distribusi. Pemantauan kondisi wilayah dan koordinasi lintas sektor juga perlu berjalan lebih baik, khususnya di daerah yang memiliki potensi terdampak.
Teja juga mendorong pendekatan mitigasi dan pengurangan risiko agar masyarakat tidak selalu menunggu sampai bencana terjadi. Dengan kesiapsiagaan yang lebih kuat, Bali dapat menghadapi kemarau panjang dengan langkah yang lebih terukur sekaligus mengurangi dampak terhadap warga, pertanian, dan lingkungan.