Desil Berubah, Bansos Langsung Dicabut? Mensos Akhirnya Buka Suara

Mensos Gus Ipul menegaskan perubahan desil dalam DTSEN tidak otomatis menghentikan bansos karena penerima masih dapat mengajukan sanggahan.

Gus Ipul juga memastikan data yang berasal dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN tidak bermasalah. Data tersebut menjadi salah satu sumber dalam proses konsolidasi data nasional sebelum Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan verifikasi, validasi, dan pemeringkatan. Simak ulasan lengkapnya dari NASIB RAKYAT.

Mensos Tegaskan Data BKKBN Tidak Bermasalah

Gus Ipul menjelaskan pemerintah menggabungkan berbagai sumber data untuk membangun gambaran sosial ekonomi masyarakat yang lebih lengkap. Data dari BKKBN atau Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga masuk dalam proses konsolidasi tersebut.

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, BPS menjadi pengelola tunggal DTSEN. Sementara itu, kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah membantu memperbarui informasi yang ada di dalam sistem.

BPS kemudian memeriksa dan menyetarakan berbagai sumber data sebelum menyusun peringkat masyarakat dalam desil 1 hingga desil 10. Proses ini membuat posisi seseorang dalam pemeringkatan bisa berubah mengikuti kondisi terbaru.

🔥 Rasakan Serunya Nonton Live Streaming Sepak Bola Setiap Saat!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal.


📲 DOWNLOAD SEKARANG

Kenapa Desil Masyarakat Bisa Berubah?

Menurut Gus Ipul, data sosial ekonomi masyarakat memang terus bergerak. Ada warga yang baru lahir, meninggal, pindah rumah, menikah, mengalami peningkatan pendapatan, atau justru menghadapi penurunan kondisi ekonomi.

Karena itu, pemerintah tidak bisa menganggap data sebagai sesuatu yang tetap. Pemutakhiran perlu berjalan secara berkala agar kondisi masyarakat yang tercatat dalam DTSEN semakin mendekati keadaan sebenarnya.

Pemerintah juga menggabungkan data dari berbagai instansi, termasuk informasi kendaraan bermotor dan data pertanahan dari Kementerian ATR/BPN. Integrasi tersebut membantu BPS mengukur kondisi sosial ekonomi secara lebih menyeluruh.

Baca Juga: Bali Dihantam Kemarau 2026! BPBD Catat Ratusan Kasus Kekeringan dan Kebakaran

Desil Tinggi Tidak Langsung Bikin Bansos Berhenti

Gus Ipul menegaskan masyarakat tidak perlu langsung khawatir ketika melihat perubahan posisi desil. Seseorang yang sementara masuk desil tinggi tidak otomatis kehilangan bansos pada saat itu juga.

Kemensos menetapkan penerima bantuan setiap tiga bulan berdasarkan hasil pemutakhiran. Pemerintah daerah dan berbagai pihak turut memberikan pembaruan data, kemudian BPS mengolah serta mengukur kembali informasi tersebut.

Jika terdapat desil yang dinilai kurang tepat, masyarakat masih memiliki kesempatan untuk menyampaikan sanggahan dan memperbaiki data sebelum penyaluran berikutnya. Jadi, perubahan desil bukan berarti bantuan langsung berhenti tanpa proses lebih lanjut.

Data Bansos Bisa Diperbaiki Lewat Beberapa Jalur

Kemensos menyediakan sejumlah cara bagi masyarakat yang ingin mengecek atau memperbaiki data. Salah satunya melalui aplikasi Cek Bansos. Warga dapat mengajukan usulan, menyampaikan sanggahan, sekaligus melihat posisi desil dalam DTSEN.

Selain jalur digital, masyarakat juga dapat meminta bantuan operator data di desa atau kelurahan. Pemerintah menyediakan sistem SIKS-NG yang digunakan operator desa, kelurahan, dan dinas sosial untuk meneruskan usulan pemutakhiran data.

Langkah ini memberi ruang bagi masyarakat untuk melaporkan kondisi yang tidak sesuai. Warga yang sebenarnya layak menerima bantuan tetapi belum terdaftar juga dapat mengajukan usulan melalui jalur yang tersedia.

Digitalisasi Bansos Mulai Diperluas Pemerintah

Pemerintah juga tengah memperluas sistem digital dalam penyaluran perlindungan sosial. Uji coba digitalisasi bansos sebelumnya berlangsung di Banyuwangi dan kini pemerintah memperluas penerapannya ke 42 kabupaten dan kota.

Melalui sistem tersebut, masyarakat nantinya dapat mengajukan diri atau mengusulkan orang lain dengan melampirkan data pendukung. Sistem kemudian memeriksa kelayakan menggunakan informasi yang terhubung dengan berbagai instansi pemerintah.

Gus Ipul berharap integrasi data ini bisa mengurangi kesalahan sasaran dalam penyaluran bansos. Ia juga mengajak masyarakat ikut mengawasi dan memperbarui data, termasuk melaporkan penerima yang dinilai sudah tidak layak maupun mengusulkan warga yang memang membutuhkan bantuan.

Kemensos turut memantau berbagai keluhan yang muncul di media sosial. Pemerintah menilai masukan masyarakat dapat membantu menemukan data yang kurang tepat sehingga proses pemutakhiran DTSEN dapat terus diperbaiki.