Dua Kabupaten di Sumut Masih Terisolasi Pasca Banjir, Apa Sebabnya?

Dua kabupaten di Sumatera Utara masih terisolasi pasca banjir, meninggalkan warga berjuang menghadapi kesulitan sehari-hari.

Banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara telah berlalu, namun jejak pilu masih terasa, terutama di dua kabupaten yang tetap terisolasi. Berikut ini NASIB RAKYAT akan menyoroti lambatnya respons pemerintah, mempertanyakan efektivitas langkah yang diambil, dan menggali alasan mengapa sebagian warga masih berjuang sendirian di tengah keterbatasan.

Kritik Terhadap Keterlambatan Penanganan Awal

Dua kabupaten di Sumatera Utara yang masih terisolasi pascabanjir dan longsor pada Minggu (7/12/2025) menimbulkan pertanyaan tentang kesiapan dan kecepatan respons pemerintah. Laporan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, dalam rapat dengan Presiden Prabowo menegaskan bahwa isolasi belum teratasi, menunjukkan adanya celah koordinasi darurat.

Meski informasi telah disampaikan, kondisi lapangan menunjukkan bahwa dari 18 kota terdampak, 7 desa masih terputus. Fokus pada Humbang Hasundutan dengan satu kecamatan dan Tapanuli Utara dengan tujuh kecamatan terisolasi menyoroti kurangnya tindakan preventif dan respons cepat. Data ini menunjukkan lambatnya identifikasi serta penanganan wilayah kritis.

Fakta bahwa Tapanuli Utara masih memiliki dua kecamatan dan Humbang Hasundutan enam kecamatan terisolasi, meski logistik sudah dikirim lewat udara, menunjukkan bahwa metode ini bukan solusi jangka panjang. Ketergantungan pada distribusi udara menegaskan lambatnya pemulihan jalur darat yang seharusnya menjadi prioritas.

Janji Pembukaan Akses Yang Tersendat

Janji pemerintah membuka akses jalan dari Tapanuli Utara ke Tapanuli Tengah melalui Sibolga tampak berjalan lambat. Meski Satgas disebut telah menembus lebih dari 40 kilometer, jalur di Kecamatan Adian Koting masih terputus. Lambatnya pengerjaan memperpanjang penderitaan warga yang menunggu jalur evakuasi dan logistik.

Target satu minggu yang disampaikan Suharyanto menimbulkan keraguan melihat progres sebelumnya yang lambat. Dengan urgensi bencana, satu minggu terasa terlalu lama bagi warga yang terjebak. Keterlambatan ini menunjukkan bahwa perencanaan dan eksekusi di lapangan belum optimal atau menghadapi hambatan besar.

Meski Tapanuli Tengah dan Sibolga masih bisa menerima logistik lewat laut, fakta bahwa akses darat terputus tetap menjadi masalah penting. Ketergantungan pada jalur laut menandakan solusi permanen untuk darat belum tercapai dan menunjukkan kurangnya percepatan pemulihan infrastruktur vital.

Baca Juga: Krisis Air Bersih Pasca Longsor Tapanuli Tengah, Warga Terpaksa Mandi di Parit

Logistik Dan Infrastruktur, Cukupkah Sekadar Distribusi?

Meski logistik di Bandara Silangit tergolong besar, dengan 193 ton bantuan didistribusikan dan 165 ton buffer stock tersedia. Muncul pertanyaan apakah distribusinya benar-benar menjangkau titik terisolasi. Jumlah tonase tidak otomatis mencerminkan pemerataan atau kecepatan penyaluran, terutama ke daerah yang sulit dijangkau.

Bantuan berupa pangan, minuman, sandang, perlengkapan kebersihan, logistik, dan alat komunikasi memang penting. Namun jika akses darat masih terhambat, efektivitas penyaluran tetap terbatas. Pemerintah perlu menjelaskan strategi distribusi akhir (last-mile delivery) agar bantuan benar-benar mencapai warga yang paling membutuhkan, bukan berhenti di pusat penyimpanan.

Klaim pemulihan komunikasi 100 persen dan listrik 99,9 persen di Sumatera Utara terdengar positif, tetapi tidak sepenuhnya tepat. Desa Tuka dan Desa Sorkang masih padam akibat banjir, menunjukkan ada warga yang belum tersentuh pemulihan. Angka tinggi tidak boleh menutupi kenyataan yang dialami sebagian kecil masyarakat.

Kebutuhan Akan Respons Yang Lebih Tegas Dan Cepat

​Kondisi keterisolasian yang masih dialami dua kabupaten di Sumatera Utara menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme tanggap bencana pemerintah.​ Perlu ada peningkatan signifikan dalam kecepatan identifikasi masalah, alokasi sumber daya, dan eksekusi lapangan untuk memastikan tidak ada lagi warga yang terlantar dalam waktu lama.

Pemerintah harus menunjukkan transparansi lebih lanjut mengenai hambatan yang menyebabkan lambatnya pembukaan akses darat dan pemulihan penuh infrastruktur. Penjelasan yang jelas dan akuntabel diperlukan untuk membangun kembali kepercayaan publik yang mungkin terkikis oleh lambatnya respons dalam situasi genting ini.

Untuk menghadapi bencana di masa depan, diperlukan respons yang lebih proaktif. Pelatihan tim tanggap darurat, perencanaan kontingensi yang matang, dan investasi pada infrastruktur tahan bencana menjadi langkah penting. Fokusnya bukan hanya merespons, tetapi juga mencegah dan mempersiapkan diri dengan lebih baik.

Dapatkan berita viral, trending, tentang rakyat paling menarik lainnya, eksklusif hanya di seputaran NASIB RAKYAT sumber informasi terkini yang selalu terupdate.