Koalisi Masyarakat Sipil mengibarkan bendera putih di depan MRB Banda Aceh sebagai simbol kritik terhadap lambatnya pemulihan bencana ekologis Aceh-Sumatera.
Koalisi menilai pemerintah belum bergerak cukup cepat untuk memulihkan kondisi masyarakat yang terdampak sejak akhir November 2025. Mereka pun meminta Pemerintah Pusat segera menetapkan bencana ekologis Aceh-Sumatera sebagai Bencana Nasional. Simak ulasan lengkapnya dari NASIB RAKYAT.
Bendera Putih Berkibar di Depan MRB
Koordinator aksi, Rahmad Maulidi, mengatakan hampir sembilan bulan berlalu sejak bencana melanda sejumlah wilayah. Namun, proses rehabilitasi dan rekonstruksi menurutnya masih berjalan lambat.
Rahmad menilai masyarakat korban belum mendapatkan kepastian mengenai pemulihan tempat tinggal, sumber penghasilan, hingga fasilitas umum yang terdampak. Kondisi tersebut mendorong koalisi menggelar aksi dengan membawa simbol bendera putih.
“Bendera putih ini sebagai simbol kegagalan pengurus negara dalam menangani bencana ekologis Aceh-Sumatera,” kata Rahmad.
Koalisi berharap aksi tersebut mendorong pemerintah mengambil langkah yang lebih tegas. Mereka juga ingin pemerintah membuka informasi mengenai anggaran dan mekanisme pemulihan secara jelas.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Rasakan Serunya Nonton Live Streaming Sepak Bola Setiap Saat!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Banjir Masih Terjadi di Sejumlah Wilayah
Koalisi menegaskan persoalan bencana belum benar-benar berakhir. Dalam sebulan terakhir, sejumlah wilayah Aceh seperti Gayo Lues dan Aceh Utara masih menghadapi banjir.
Banjir juga kembali melanda Aceh Barat Daya. Menurut koalisi, kondisi serupa terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Situasi tersebut membuat masyarakat masih menghadapi risiko bencana setelah kejadian besar pada akhir 2025. Koalisi menilai pemerintah perlu memperhatikan kondisi terbaru di lapangan, bukan hanya mengandalkan laporan mengenai progres pemulihan.
Baca Juga: Bukan Sekadar Bantuan! Menteri PANRB Ungkap Cara Baru Negara Hadir Lewat Perlindungan Sosial Digital
Koalisi Soroti Lambatnya Pemulihan
Rahmad menilai klaim mengenai percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi yang masyarakat hadapi. Sejumlah kebutuhan dasar, menurutnya, masih membutuhkan perhatian serius.
“Pembersihan lumpur tidak maksimal, sungai masih dangkal, sawah dan kebun sebagai sumber ekonomi masyarakat belum tertangani, air bersih masih sulit, hunian sementara seadanya, sedangkan hunian tetap dan daerah relokasi tidak ada kejelasan,” ujarnya.
Masalah tersebut tidak hanya menyangkut tempat tinggal. Masyarakat juga membutuhkan lahan pertanian, perkebunan, air bersih, serta akses transportasi agar dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari.
Sekolah dan Infrastruktur Masih Menghadapi Masalah
Koalisi juga menyoroti kondisi fasilitas pendidikan di wilayah terdampak. Sejumlah sekolah masih menggunakan tenda untuk menjalankan kegiatan belajar mengajar.
Selain sekolah, akses jalan dan jembatan juga menjadi perhatian. Infrastruktur tersebut memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan masyarakat.
Jika akses transportasi belum pulih, masyarakat akan menghadapi kesulitan untuk membawa hasil pertanian, mendapatkan layanan kesehatan, maupun menjalankan aktivitas ekonomi. Karena itu, koalisi meminta pemerintah mempercepat perbaikan fasilitas yang menjadi kebutuhan utama warga.
Koalisi Minta Bencana Aceh-Sumatera Jadi Bencana Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana mendesak Pemerintah Pusat menetapkan bencana ekologis Aceh-Sumatera sebagai Bencana Nasional. Mereka juga meminta pemerintah menyusun kebijakan anggaran yang jelas dan transparan untuk mempercepat rehabilitasi serta rekonstruksi.
Menurut koalisi, waktu terus berjalan dan musim hujan kembali mendekat. Jika pemerintah tidak segera memperjelas langkah pemulihan, masyarakat berpotensi menghadapi persoalan yang sama ketika hujan kembali turun.
“Pemulihan bukan sekadar membangun kembali apa yang rusak, melainkan mengembalikan hak masyarakat untuk hidup aman, memiliki tempat tinggal dan penghidupan yang layak, serta mendapatkan lingkungan yang sehat dan terlindungi,” kata Rahmad.
Koalisi menyatakan akan terus mengawal proses pemulihan. Mereka juga berkomitmen menjaga agar suara masyarakat terdampak tetap masuk dalam pembahasan kebijakan pemerintah terkait penanganan bencana ekologis Aceh-Sumatera.