Pemerintah mempercepat digitalisasi layanan publik agar lebih mudah dan tepat sasaran, Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan teknologi harus membantu warga.
Hal itu terlihat dalam program Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang mengandalkan pemadanan data dan layanan digital. Saat meninjau pelaksanaan program tersebut di Kantor Pemerintah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (12/8/2026), Rini menekankan pentingnya menghadirkan layanan yang mudah, inklusif, dan tepat sasaran. Simak ulasan lengkapnya dari NASIB RAKYAT.
Rini Tegaskan Digitalisasi Bukan Sekadar Bikin Aplikasi
Rini menyebut keberhasilan pemerintahan digital tidak bisa diukur dari berapa banyak aplikasi yang berhasil dibuat. Menurutnya, ukuran yang lebih penting adalah kemampuan teknologi dalam menyelesaikan persoalan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia mengatakan pemerintah perlu menghindari layanan digital yang berjalan sendiri-sendiri. Arahan Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya membangun sistem yang saling terhubung sehingga masyarakat tidak harus menghadapi banyak platform untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan.
“Data Dipadankan. Hak Warga Dipastikan,” menjadi semangat yang diusung dalam percepatan perlindungan sosial digital. Rini ingin program tersebut tidak berhenti sebagai konsep administratif, tetapi memberi manfaat langsung bagi warga.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Rasakan Serunya Nonton Live Streaming Sepak Bola Setiap Saat!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Data Warga Jadi Kunci agar Bantuan Lebih Tepat
Pemerintah kini membangun Digital Public Infrastructure (DPI) sebagai fondasi digital bersama. Sistem ini memungkinkan berbagai layanan pemerintah memanfaatkan infrastruktur yang aman, terstandar, dan dapat terhubung lintas sektor.
Dalam penerapannya, identitas digital membantu pemerintah mengenali warga dengan lebih akurat. Pertukaran data juga mengurangi kebutuhan masyarakat untuk menyerahkan informasi yang sama berulang kali ketika mengakses layanan berbeda.
Sementara itu, sistem pembayaran digital dapat membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tercatat. Menurut Rini, fondasi tersebut tidak dibuat hanya untuk satu aplikasi atau kementerian. Pemerintah membangunnya agar dapat digunakan berkali-kali untuk berbagai kebutuhan publik.
Baca Juga: Geger! 122 Karhutla Terjadi di Parepare, 7 Hektare Lahan Hangus Gegara El Nino
Sumedang Jadi Contoh Percepatan Perlindungan Sosial
Kabupaten Sumedang menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam penerapan program Perlinsos. Rini menilai pemerintah daerah setempat berhasil menggerakkan berbagai unsur hingga tingkat kecamatan dan desa.
Data yang disampaikan menunjukkan 111.077 kepala keluarga (KK) telah terdaftar di Portal Perlinsos. Jumlah tersebut mencapai 24,23 persen dari total 458.418 KK di Sumedang.
Rini melihat capaian itu sebagai hasil dari kepemimpinan daerah, kerja sama berbagai pihak, serta momentum yang terus dijaga. Menurutnya, proses tersebut memperlihatkan bahwa transformasi digital membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat secara langsung.
Agen Perlinsos Turun Langsung Dampingi Warga
Digitalisasi tidak berarti masyarakat harus mengurus semuanya sendirian melalui perangkat elektronik. Di Sumedang, pemerintah melibatkan agen untuk membantu warga yang membutuhkan pendampingan selama proses pendaftaran.
Sebanyak 91,91 persen pendaftaran masyarakat dilakukan melalui pendampingan agen. Dari 3.847 agen yang disiapkan, sebanyak 59,24 persen sudah aktif mendampingi masyarakat secara langsung, termasuk dengan mendatangi rumah warga.
Para agen membantu menjelaskan prosedur, mendampingi proses pendaftaran, serta memastikan masyarakat memahami penggunaan data mereka. Pendekatan ini menjadi penting agar kelompok masyarakat yang belum terbiasa dengan layanan digital tetap dapat mengakses program pemerintah.
Perlinsos Digital Diharapkan Bikin Anggaran Lebih Efisien
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyambut baik penerapan program Perlinsos di wilayahnya. Ia menilai pendataan yang lebih terintegrasi dapat membantu pemerintah memastikan penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan.
Ketepatan data juga berkaitan dengan penggunaan anggaran. Dengan informasi penerima yang lebih akurat, pemerintah dapat mengurangi potensi kesalahan sasaran dan mengarahkan anggaran kepada masyarakat yang memang membutuhkan.
Bagi Rini, pengalaman Sumedang menunjukkan bahwa pemerintahan digital seharusnya tidak hanya membuat layanan terlihat modern. Teknologi harus membuat urusan warga menjadi lebih sederhana sekaligus memperkuat kehadiran negara di tengah masyarakat.
Melalui Perlinsos, pemerintah ingin membangun pola pelayanan yang menghubungkan data, identitas, pendampingan, hingga penyaluran bantuan dalam satu ekosistem. Jika integrasi tersebut berjalan konsisten, digitalisasi bukan lagi sekadar perubahan sistem, tetapi menjadi cara baru pemerintah memastikan hak masyarakat terpenuhi.