Banyuwangi kembali dipilih sebagai proyek percontohan nasional pengentasan kemiskinan, kali ini melalui Program Pemberdayaan dan Pengentasan Sosial Ekonomi Kemensos.
Program tersebut tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan sosial (bansos). Pemerintah ingin mendorong keluarga penerima manfaat (KPM) agar punya kemampuan ekonomi, akses usaha, aset produktif, hingga mampu mandiri dan keluar dari ketergantungan bansos. Simak ulasan lengkapnya dari NASIB RAKYAT.
Banyuwangi Kembali Dipercaya Pemerintah Pusat
Tenaga Ahli Menteri Sosial Andy Kurniawan menyampaikan penunjukan Banyuwangi saat Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan jajaran perangkat daerah, Jumat (21/8/2026).
Menurut Andy, keputusan tersebut berkaitan dengan pengalaman Banyuwangi menjalankan piloting digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos). Program itu sebelumnya berjalan di Banyuwangi dan kini telah berkembang ke 43 kabupaten/kota di Indonesia.
Kemensos berharap pengalaman tersebut dapat menjadi modal untuk mengembangkan pendekatan baru dalam pengentasan kemiskinan. Pemerintah ingin menguji model secara fokus sebelum menerapkannya di wilayah lain.
“Kami memilih Banyuwangi sebagai model percontohan, harapannya kesuksesan Perlinsos terulang lagi di sini,” ujar Andy.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Rasakan Serunya Nonton Live Streaming Sepak Bola Setiap Saat!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Targetnya Bukan Cuma Dapat Bansos
PPSE membawa pendekatan yang berbeda. Pemerintah ingin membantu KPM membangun kemampuan ekonomi agar mereka perlahan bisa berdiri sendiri.
Program ini mencakup penguatan kemampuan individu dan kelompok, kepemilikan aset, serta akses terhadap kegiatan usaha. Pemerintah juga akan melihat kondisi sosial dan ekonomi setiap penerima agar bantuan pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan mereka.
Program tersebut menyasar penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Sembako, dan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI). Orang tua siswa Sekolah Rakyat juga masuk dalam sasaran.
Andy menyebut pemerintah akan memprioritaskan masyarakat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1-4. Sasaran utama berusia 19-64 tahun dan telah menerima PKH atau Sembako setidaknya selama satu tahun.
Warga yang sudah memiliki usaha rintisan juga mendapat perhatian khusus. Pemerintah dapat memperkuat usaha yang sudah berjalan agar kegiatan ekonomi tersebut berkembang dan memberi penghasilan yang lebih stabil.
Baca Juga: Karhutla Sulteng Makin Mengkhawatirkan, 40 Kasus Hanguskan 446,5 Hektare Lahan
Pertanian dan Lapangan Kerja Jadi Fokus
Berdasarkan pemetaan ekosistem kemiskinan di Banyuwangi, Andy melihat dua aspek penting yang dapat membantu menekan angka kemiskinan, yakni sektor ekonomi dan manajemen program.
Dari sisi ekonomi, pertanian menjadi salah satu sektor yang berpotensi memberikan dampak besar. Pemerintah juga ingin mendorong penciptaan lapangan kerja formal agar masyarakat memiliki sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan.
Andy menilai bansos tetap memiliki fungsi penting bagi kelompok masyarakat yang rentan. Namun, bantuan saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan dalam jangka panjang.
Karena itu, pemerintah ingin memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat sekaligus membuka akses terhadap usaha dan investasi.
Data Jadi Kunci Menentukan Program
Selain sektor ekonomi, ketepatan data menjadi perhatian utama dalam program tersebut. Pemerintah membutuhkan data yang akurat agar intervensi benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
Banyuwangi dinilai memiliki pengalaman dalam mengelola data untuk penanganan kemiskinan. Salah satunya melalui sistem UGD Kemiskinan Banyuwangi yang membantu pemerintah daerah menentukan langkah berdasarkan kondisi masyarakat.
Menurut Andy, pendekatan berbasis data dapat membuat program lebih tepat sasaran. Pemerintah juga dapat menyesuaikan bentuk pemberdayaan dengan kondisi setiap kelompok penerima manfaat.
Kemensos telah mengirim tim dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat untuk menyusun model tersebut. Tim akan melakukan pemetaan dan riset secara menyeluruh sebelum merumuskan pola pemberdayaan yang nantinya bisa diterapkan di daerah lain.
Banyuwangi Siap Jalankan Program Baru
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyatakan pemerintah daerah siap menindaklanjuti rekomendasi teknis dari Kemensos. Ia melihat program tersebut sebagai peluang untuk memperkuat upaya pengentasan kemiskinan yang selama ini berjalan di daerahnya.
Saat ini, angka kemiskinan Banyuwangi tercatat 6,13 persen. Pemerintah daerah ingin menekan angka tersebut dengan pendekatan yang tidak hanya mengandalkan bantuan langsung.
Ipuk menyebut kepercayaan pemerintah pusat menjadi tanggung jawab baru bagi Banyuwangi. Ia berharap program PPSE mampu membantu warga meningkatkan kemampuan ekonomi dan membuka jalan menuju kemandirian.
Dengan pengalaman sebagai lokasi piloting digitalisasi perlindungan sosial, Banyuwangi kini mendapat kesempatan mengembangkan model pengentasan kemiskinan yang lebih berorientasi pada pemberdayaan. Jika program berjalan sesuai target, pola tersebut nantinya dapat menjadi referensi bagi daerah lain di Indonesia.