Mengejutkan! 29 Desa di Sumatra Hilang Diterjang Banjir dan Longsor

Sumatra Hilang Diterjang Banjir dan Longsor Sumatra Hilang Diterjang Banjir dan Longsor
Bagikan

Sebanyak 29 desa di Sumatra dilaporkan hilang setelah diterjang banjir dan longsor dahsyat bencana ini menyebabkan kerusakan parah.

Sumatra Hilang Diterjang Banjir dan Longsor

Memaksa warga mengungsi, serta memicu langkah cepat pemerintah untuk relokasi dan pemulihan wilayah terdampak. Data terbaru mengungkap sebagian besar desa berada di Aceh dan Sumatra Utara simak fakta lengkap, dampak kerusakan.

Simak informasi terbaru dan terviral tentang bencana alam yang terjadi yang akan kita bahas hanya ada di NASIB RAKYAT.

nonton gratis piala dunia 2026 STADIONLIVE LIVE STREAMING WORLD CUP 2026

29 Desa Hilang Akibat Banjir dan Longsor di Sumatra

Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian, mengungkapkan sedikitnya 29 desa di wilayah Aceh dan Sumatra Utara hilang akibat bencana banjir dan longsor. Data tersebut menjadi sorotan utama pemerintah dalam upaya percepatan pemulihan wilayah terdampak.

Bencana yang melanda sejumlah daerah di Pulau Sumatra itu menyebabkan kerusakan parah pada permukiman warga. Tidak hanya infrastruktur yang luluh lantak, tetapi juga struktur administratif pemerintahan desa ikut terdampak karena sebagian wilayahnya hilang terbawa material longsor maupun terendam banjir.

Kondisi ini dinilai membutuhkan langkah strategis dan cepat dari pemerintah pusat maupun daerah. Selain aspek kemanusiaan, persoalan status wilayah dan kepastian administrasi desa menjadi tantangan besar yang harus segera diselesaikan agar masyarakat terdampak memperoleh kejelasan masa depan.

Rakor Genjot Pemulihan Pascabencana

Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR RI bersama Satgas Pemerintah. Rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 18 Februari 2026, itu secara khusus membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra.

Dalam forum tersebut, pemerintah memaparkan secara rinci data wilayah terdampak serta langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan. Rapat ini juga menjadi wadah sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan DPR RI guna memastikan proses pemulihan berjalan efektif dan tepat sasaran.

Koordinasi lintas lembaga dinilai sangat penting untuk menghindari tumpang tindih kebijakan. Dengan adanya dukungan legislatif, diharapkan percepatan pembangunan kembali wilayah terdampak dapat segera direalisasikan, terutama bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal.

Baca Juga: Menkes Ungkap Butuh Rp529,3 M Perbaiki Faskes Rusak Akibat Bencana Sumatra

Aceh Tamiang Terdampak Terberat

Aceh Tamiang Terdampak Terberat

Dari total 29 desa yang dinyatakan hilang, sebagian besar berada di Provinsi Aceh. Tito menjelaskan bahwa 21 desa atau kampung yang hilang tersebar di beberapa wilayah, dengan dampak paling besar terjadi di Aceh Tamiang, serta di Nagan Raya dan Gayo Lues.

Desa-desa tersebut hilang akibat terbawa longsor atau terendam banjir dalam skala besar. Intensitas curah hujan tinggi serta kondisi geografis yang rawan memperparah dampak bencana, sehingga sejumlah kawasan tidak lagi dapat dihuni.

Sementara itu, pemerintah memastikan bahwa di Sumatra Barat tidak terdapat desa yang hilang akibat bencana tersebut. Meski demikian, wilayah tersebut tetap mengalami kerusakan infrastruktur yang memerlukan perhatian serius dalam proses rehabilitasi.

Delapan Desa di Sumatra Utara Ikut Hilang

Selain Aceh, Sumatra Utara juga mengalami dampak signifikan. Sebanyak delapan desa dilaporkan hilang, terutama di wilayah Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah.

Hilangnya desa-desa tersebut menimbulkan persoalan lanjutan, terutama terkait relokasi warga dan status administratif wilayah. Pemerintah kini tengah mempertimbangkan apakah desa-desa tersebut akan dihapus secara administratif atau dibangun kembali di lokasi yang lebih aman.

Tito menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian relokasi dan administrasi pemerintahan. Keputusan yang diambil nantinya harus mempertimbangkan keselamatan masyarakat serta keberlanjutan pembangunan daerah, agar tragedi serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.


Sumber Informasi Gambar:

  • Gambar Utama dari sinpo.id
  • Gambar Kedua dari sinpo.id