Game pemulihan pendidikan bukan sekadar soal membangun sekolah, tetapi juga memastikan siswa dan guru tetap bisa belajar dan mengajar setelah bencana.
Pemerintah mempercepat pemulihan sektor pendidikan yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Lima program prioritas menjadi fokus utama agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan.
Untuk mendukung proses tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran Rp5,60 triliun bagi penanganan 4.922 sekolah terdampak. Pemerintah juga mengawal kebutuhan relokasi untuk 97 sekolah yang berada di lokasi rusak atau rawan. Simak ulasan lengkapnya dari NASIB RAKYAT.
Lima Program Jadi Fokus Pemulihan Pendidikan
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan proses pemulihan membutuhkan pengawalan yang konsisten.
Menurut Tito, kondisi setiap daerah berbeda sehingga pemerintah tidak bisa menyelesaikan seluruh persoalan dalam waktu yang sama. Jumlah sekolah terdampak juga cukup besar dan membutuhkan penanganan secara bertahap.
Lima program prioritas mencakup dukungan bagi guru dan tenaga kependidikan, revitalisasi sekolah, bantuan operasional pemulihan, penyediaan sarana pembelajaran, serta bantuan bagi peserta didik melalui Program Indonesia Pintar atau PIP.
Program tersebut tidak hanya menyasar bangunan sekolah. Pemerintah juga ingin memastikan anak-anak tetap mendapatkan akses pendidikan selama proses pemulihan berlangsung.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Rasakan Serunya Nonton Live Streaming Sepak Bola Setiap Saat!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Ratusan Ribu Paket Sarana Pendidikan Mulai Disalurkan
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp786,43 miliar untuk memenuhi kebutuhan sarana pendidikan di wilayah terdampak. Bantuan itu mencakup berbagai perlengkapan yang menunjang kegiatan belajar di sekolah.
Sebanyak 470.235 paket bantuan dengan nilai Rp688,8 miliar telah terealisasi. Isinya antara lain meja, kursi, peralatan laboratorium, dan buku pelajaran.
Penyaluran berikutnya masih terus dikawal agar sekolah menerima kebutuhan tersebut sesuai kondisi masing-masing. Ketersediaan perlengkapan menjadi salah satu faktor penting agar siswa dan guru bisa kembali menjalankan aktivitas belajar secara normal.
Pemerintah juga perlu memperhatikan sekolah yang mengalami kerusakan lebih berat. Untuk kondisi seperti itu, proses perbaikan membutuhkan koordinasi lebih panjang agar hasilnya dapat mendukung kegiatan pendidikan dalam jangka panjang.
Baca Juga:Â Tanggul Sungai Belu Jebol, Warga Lampung Diminta Waspada Banjir Susulan
PIP Disiapkan untuk Lebih dari 1,57 Juta Siswa
Pemulihan pendidikan juga menyentuh kebutuhan peserta didik. Pemerintah menyiapkan anggaran Program Indonesia Pintar sebesar Rp1,15 triliun untuk lebih dari 1,57 juta penerima.
Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu siswa tetap melanjutkan pendidikan ketika keluarga mereka masih menghadapi dampak bencana. Dukungan bagi peserta didik menjadi penting karena pemulihan sekolah tidak akan cukup jika anak-anak kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan.
Di sisi lain, pemerintah juga mempersiapkan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik atau TKA pada Oktober 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan pihaknya sudah mendata siswa yang terdampak.
Siswa SMA dan sederajat yang belum bisa mengikuti ujian di sekolah asal tetap mendapat kesempatan mengikuti TKA. Sekolah lain dapat menjadi lokasi pelaksanaan jika kondisi sekolah asal belum memungkinkan.
97 Sekolah Masih Membutuhkan Relokasi
Salah satu persoalan yang cukup serius muncul pada 97 sekolah yang membutuhkan relokasi. Beberapa sekolah berada di lokasi yang terdampak banjir atau longsor, kehilangan lahan, maupun masuk kawasan rawan bencana.
Satgas PRR akan mengawal koordinasi antara pemerintah daerah dan Kementerian ATR/BPN. Pemerintah perlu memastikan lahan baru memenuhi ketentuan sebelum sekolah memindahkan kegiatan belajar.
Relokasi menjadi langkah penting bagi sekolah yang tidak lagi aman untuk menjalankan aktivitas pendidikan. Pemerintah tidak hanya perlu mencari lahan, tetapi juga memastikan lokasi baru mudah dijangkau siswa dan guru.
Akses Jalan ke Sekolah Ikut Jadi Perhatian
Pemulihan pendidikan juga mencakup akses menuju sekolah. Kerusakan jalan akibat bencana dapat menyulitkan siswa dan guru untuk kembali beraktivitas meski kondisi bangunan sekolah sudah membaik.
Satgas PRR akan mengidentifikasi titik jalan yang rusak bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan pemerintah daerah. Data tersebut nantinya menjadi dasar untuk menentukan akses mana yang membutuhkan penanganan lebih dulu.
Tito mengatakan pemerintah berupaya mempercepat seluruh proses agar kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung dalam suasana yang ideal. Namun, banyaknya sekolah terdampak membuat pemulihan membutuhkan waktu dan koordinasi lintas lembaga.
Dengan lima program prioritas tersebut, pemerintah tidak hanya mengejar perbaikan fisik sekolah. Dukungan untuk guru, siswa, perlengkapan belajar, relokasi, hingga akses jalan menjadi bagian penting agar pendidikan di wilayah terdampak dapat kembali berjalan secara bertahap.