Pemerintah daerah didorong memperkuat inovasi dan smart governance agar pelayanan publik lebih cepat, transparan, berbasis data, serta mampu menjawab tantangan masa depan.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mendorong pemerintah daerah memperkuat inovasi sebagai langkah penting menuju konsep smart governance yang berkelanjutan.
Menurut Yusharto, smart governance bukan hanya soal penggunaan teknologi digital dalam pelayanan publik. Konsep tersebut mencakup kemampuan pemerintah mengambil keputusan berdasarkan data, membangun kerja sama lintas sektor, serta melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. Simak ulasan lengkap dari NASIB RAKYAT.
Smart Governance Bukan Sekadar Aplikasi Digital
Yusharto menjelaskan masih banyak pihak yang memahami smart governance hanya sebagai proses digitalisasi layanan pemerintahan. Padahal, konsep tersebut memiliki cakupan yang jauh lebih luas.
Pemerintahan pintar membutuhkan kebijakan yang adaptif, kolaboratif, dan menggunakan bukti sebagai dasar pengambilan keputusan. Teknologi memang menjadi bagian penting, tetapi kualitas tata kelola tetap menjadi faktor utama.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah dapat memahami kebutuhan masyarakat secara lebih akurat dan menyusun program yang memberikan dampak nyata.
Yusharto menyebut pemanfaatan kecerdasan artifisial dan analitik data juga dapat membantu pemerintah membaca berbagai persoalan serta menentukan langkah yang lebih efektif.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Tantangan Kota Makin Kompleks, Inovasi Jadi Jawaban
Perkembangan wilayah perkotaan membawa banyak tantangan baru bagi pemerintah daerah. Urbanisasi yang terus meningkat memunculkan persoalan seperti kemacetan, kebutuhan perumahan, pengelolaan sampah, pencemaran lingkungan, hingga perubahan iklim.
Yusharto menilai pemerintah tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut hanya dengan pola birokrasi konvensional. Pemerintah membutuhkan strategi baru yang menggabungkan teknologi, data, dan kolaborasi berbagai pihak.
Kerja sama antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat menjadi salah satu kunci untuk menciptakan solusi yang lebih tepat sasaran.
Menurutnya, kebijakan yang lahir dari data dan kajian mendalam akan lebih mudah menjawab kebutuhan masyarakat dibandingkan keputusan yang hanya berdasarkan perkiraan.
Baca Juga:Â Miris! Korban Pemerkosaan di Sukabumi Tinggal di Rumah Lapuk, Data Bansos Ternyata Bermasalah
Jumlah Inovasi Daerah Terus Mengalami Peningkatan
Kemendagri mencatat perkembangan inovasi daerah mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah inovasi yang dilaporkan pemerintah daerah naik dari 3.718 inovasi pada 2018 menjadi 36.742 inovasi pada 2025.
Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa banyak daerah mulai menjadikan inovasi sebagai bagian dari budaya kerja pemerintahan.
Yusharto mengatakan setiap inovasi memiliki pengalaman dan pembelajaran yang dapat menjadi referensi bagi daerah lain. Karena itu, pemerintah perlu mengolah berbagai praktik baik tersebut menjadi rekomendasi kebijakan yang bisa diterapkan secara lebih luas.
Langkah ini penting agar inovasi tidak berhenti hanya sebagai program lokal, tetapi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
BSKDN Dorong Kebijakan Berbasis Data dan Teknologi
BSKDN terus memperkuat perannya sebagai lembaga kajian kebijakan pemerintah atau government think tank di lingkungan Kemendagri.
Lembaga tersebut mendorong penggunaan berbagai pendekatan modern seperti prakiraan kebijakan atau policy foresight, kecerdasan artifisial, analitik data, serta evaluasi berbasis bukti.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang tidak hanya menyelesaikan masalah saat ini, tetapi juga mempersiapkan tantangan di masa depan.
Yusharto menegaskan transformasi tata kelola pemerintahan membutuhkan proses panjang dan kerja sama dari berbagai pihak.
Masa Depan Pemerintahan Ditentukan oleh Inovasi
Menurut Yusharto, keberhasilan pembangunan Indonesia tidak hanya bergantung pada anggaran besar atau pembangunan infrastruktur fisik. Kemampuan pemerintah mengubah pengetahuan menjadi kebijakan juga menjadi faktor penting.
Inovasi harus berkembang menjadi budaya kerja yang mendorong pemerintah terus mencari solusi baru bagi masyarakat.
Penghargaan yang diterima BSKDN dalam ajang Smart City, Innovation Construction & Sustainable Living 2026 menjadi bentuk apresiasi terhadap upaya mendorong transformasi pemerintahan.
Namun, Yusharto menilai penghargaan tersebut bukan akhir perjalanan. Pemerintah daerah tetap perlu bergerak aktif menciptakan inovasi agar pelayanan publik semakin efektif, terbuka, dan mampu mengikuti perubahan zaman.
Dengan penguatan smart governance, pemerintah diharapkan dapat membangun sistem yang lebih responsif serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat.