Sensus Ekonomi 2026 di Lubuklinggau menghadapi kendala setelah sejumlah warga ragu didata karena khawatir berdampak pada bansos, kesejahteraan, dan pajak.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Lubuklinggau mencatat masih ada warga yang menolak memberikan informasi kepada petugas lapangan. Padahal, kegiatan sensus tersebut bertujuan mengumpulkan data statistik untuk membantu pemerintah menyusun kebijakan pembangunan. NASIB RAKYAT akan mengulas keresahan warga Lubuklinggau yang khawatir pendataan Sensus Ekonomi 2026 berdampak pada bantuan sosial dan status kesejahteraan.
Warga Lubuklinggau Masih Khawatir Saat Didata
Kepala BPS Lubuklinggau, Uray Noviandi, membenarkan adanya kendala selama proses pendataan berlangsung. Ia menjelaskan bahwa petugas sering menghadapi warga yang sulit ditemui serta masyarakat yang belum bersedia memberikan data.
Kekhawatiran warga muncul karena sebagian dari mereka mengira hasil sensus dapat memengaruhi status kesejahteraan atau membuat bantuan sosial berhenti. Anggapan lain juga berkembang bahwa pendataan tersebut bisa berkaitan dengan kenaikan pajak.
“Tantangan yang kami hadapi antara lain responden sulit ditemui, masyarakat takut didata, serta adanya penolakan dari responden,” ujar Uray.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Rasakan Serunya Nonton Live Streaming Sepak Bola Setiap Saat!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Informasi Media Sosial Buat Warga Ikut Cemas
Penyebaran informasi melalui media sosial turut memengaruhi pandangan masyarakat terhadap Sensus Ekonomi 2026. Unggahan mengenai penolakan pendataan membuat sebagian warga lain ikut merasa khawatir saat petugas datang.
Uray menyebut banyak masyarakat masih menerima informasi yang kurang tepat mengenai tujuan sensus. Kondisi tersebut membuat petugas harus memberikan penjelasan agar warga memahami fungsi pendataan sebenarnya.
Kesalahpahaman mengenai manfaat sensus menjadi salah satu hambatan yang harus dihadapi selama proses pendataan berlangsung di Lubuklinggau.
Baca Juga:Â Terulang Lagi! Wilayah Tukka Tapteng Kembali Terendam Banjir, 200 KK Warga Terdampak
Ratusan Petugas Tetap Jalankan Pendataan Sensus Ekonomi
BPS Lubuklinggau tetap melanjutkan proses pendataan meskipun menghadapi berbagai kendala di lapangan. Sebanyak 194 petugas turun ke seluruh kecamatan untuk menyelesaikan tugas Sensus Ekonomi 2026.
Jumlah tersebut terdiri dari 170 petugas pendata lapangan dan 24 petugas pemeriksa. Mereka bertugas mendatangi masyarakat, menjelaskan tujuan sensus, serta memastikan informasi yang terkumpul sesuai kebutuhan statistik.
Hingga pertengahan Juli 2026, capaian pendataan telah mencapai 52,89 persen. Lubuklinggau Timur II mencatat progres tertinggi dengan 57,41 persen, sedangkan Lubuklinggau Barat I memiliki capaian terendah sebesar 48,66 persen.
BPS Tegaskan Sensus Tidak Menentukan Bansos atau Pajak
Uray Noviandi meminta masyarakat tidak perlu takut ketika menerima kunjungan petugas sensus. Ia memastikan Sensus Ekonomi 2026 tidak memiliki hubungan dengan penetapan penerima bansos, perubahan desil kesejahteraan, maupun penghitungan pajak.
Tujuan utama kegiatan ini hanya mengumpulkan informasi statistik mengenai kondisi ekonomi masyarakat. Pemerintah menggunakan hasil tersebut sebagai bahan perencanaan pembangunan, bukan untuk menentukan bantuan atau kewajiban pajak warga.
Seluruh informasi yang diberikan masyarakat juga mendapatkan perlindungan dan hanya digunakan untuk kebutuhan statistik sesuai aturan yang berlaku.
Petugas Edukasi Warga Agar Tidak Salah Memahami Sensus
Jamil selaku Petugas Pencacah Lapangan (PPL) Sensus Ekonomi 2026 Lubuklinggau mengatakan sebagian warga membutuhkan penjelasan sebelum menerima proses pendataan.
Menurutnya, banyak penolakan muncul karena masyarakat takut kehilangan bantuan sosial atau mengalami perubahan status ekonomi. Padahal, kegiatan sensus tidak menentukan penerima bansos maupun besaran pajak seseorang.
Melalui edukasi yang terus dilakukan, BPS berharap masyarakat semakin memahami manfaat Sensus Ekonomi 2026. Pemerintah menargetkan seluruh proses pendataan selesai pada 31 Agustus 2026 setelah berjalan sekitar dua setengah bulan.
