Nuraeni akhirnya meminta maaf setelah videonya mengamuk di Kantor Kelurahan Barana, Makassar, viral karena mengaku sebagai bandar sabu.
Warga Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, itu sebelumnya mendatangi kantor kelurahan karena mempersoalkan hilangnya nama dari daftar penerima bantuan sosial pangan.
Setelah mendapat penjelasan dari pihak kelurahan dan Bulog, Nuraeni mengaku memahami persoalan tersebut. Ia kemudian menyampaikan permintaan maaf atas keributan yang terjadi. Simak ulasan lengkapnya dari NASIB RAKYAT.
Nuraeni Akhirnya Minta Maaf
Nuraeni menyampaikan permintaan maaf saat pihak kelurahan dan Bulog mendatangi rumahnya pada Jumat (26/9/2026). Dalam pernyataannya, ia mengakui adanya kesalahpahaman terkait aturan penyaluran bantuan pangan.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Lurah Barana beserta pihak Bulog yang telah memberikan penjelasan mengenai status penerima bantuan. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Nuraeni mengaku menerima keputusan terkait data penerima.
Permintaan maaf itu menjadi penutup sementara dari persoalan yang sebelumnya ramai setelah video dirinya beredar di media sosial. Dalam video tersebut, Nuraeni terlihat emosi ketika mempertanyakan bantuan yang tidak lagi diterimanya.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Rasakan Serunya Nonton Live Streaming Sepak Bola Setiap Saat!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Awalnya Nuraeni Kesal karena Bansos Hilang
Persoalan bermula ketika Nuraeni mengetahui nama keluarganya tidak lagi tercantum dalam daftar penerima bantuan pangan. Ia kemudian mendatangi Kantor Kelurahan Barana untuk meminta penjelasan.
Nuraeni sempat mengira pihak kelurahan memiliki kewenangan menghapus atau memasukkan nama warga ke dalam daftar penerima. Karena itu, ia meluapkan kekesalannya kepada pihak kelurahan.
Dalam rekaman yang beredar, emosinya meningkat hingga ia mengaku sebagai bandar sabu. Pernyataan tersebut kemudian menjadi bagian yang paling banyak mendapat perhatian dari warga setelah video itu menyebar.
Baca Juga:Â 72 Siswa MTs di Mamasa Terpaksa Belajar di Tenda, Sekolah Rusak
Lurah Barana Jelaskan Soal Data Bantuan
Lurah Barana, Herman, kemudian mendatangi rumah Nuraeni bersama pihak Bulog, staf kelurahan, serta perangkat RT dan RW. Pertemuan tersebut bertujuan mencari tahu alasan Nuraeni marah di kantor kelurahan.
Herman menjelaskan bahwa pihak kelurahan tidak menentukan daftar penerima bantuan pangan. Data tersebut berasal dari sistem pemerintah yang menjadi dasar penyaluran bantuan.
Karena itu, perubahan nama dalam daftar penerima tidak serta-merta berarti pihak kelurahan mencoret warga. Penjelasan tersebut kemudian membantu Nuraeni memahami persoalan yang terjadi.
KTP Nuraeni Disebut Pernah Dipakai Keponakan
Dalam pertemuan tersebut, Herman juga mengungkap persoalan lain yang berkaitan dengan data Nuraeni. Menurut penjelasannya, KTP Nuraeni pernah digunakan oleh keponakannya untuk mengajukan pinjaman di Bank BCA tanpa sepengetahuan Nuraeni.
Herman menyebut nilai pinjaman tersebut mencapai Rp400 juta. Menurut keterangannya, keponakan Nuraeni menggunakan uang tersebut untuk membeli mobil.
Informasi tersebut kemudian menjadi salah satu hal yang ikut menjelaskan perubahan status data Nuraeni dalam sistem perlindungan sosial. Pihak kelurahan juga mengingatkan warga agar lebih berhati-hati ketika memberikan dokumen atau data pribadi kepada orang lain.
Status Penerima Bansos Jadi Sorotan
Herman menjelaskan bahwa data kependudukan yang tercatat dalam sistem perlindungan sosial dapat memengaruhi status kelayakan seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam kasus Nuraeni, data tersebut membuat namanya tidak lagi memenuhi kriteria untuk menerima bantuan pangan.
Pihak kelurahan dan Bulog kemudian memberikan penjelasan agar persoalan tersebut tidak semakin melebar. Nuraeni akhirnya menerima penjelasan itu dan mengaku legawa dengan perubahan status bantuan.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bagi masyarakat untuk menjaga data pribadi, terutama KTP. Warga juga perlu meminta penjelasan lebih dulu ketika menemukan perubahan data bantuan agar persoalan tidak langsung berkembang menjadi kesalahpahaman.