Puluhan penyintas banjir dari Desa Seumanah Jaya, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, mendatangi Kantor Bupati Aceh Timur pada Senin (6/7/2027).
Mereka menggelar aksi unjuk rasa untuk meminta kepastian terkait bantuan pemerintah yang hingga kini belum mereka terima. Warga membawa satu tuntutan utama, yakni percepatan pencairan bantuan bagi korban banjir, terutama bantuan jatah hidup (jadup) dan bantuan hunian tetap.
Mereka menilai waktu delapan bulan setelah bencana berlalu sudah cukup lama, sementara kondisi sebagian warga masih membutuhkan perhatian. Simak ulasan lengkapnya dari NASIB RAKYAT.
Delapan Bulan Menunggu, Warga Seumanah Jaya Pertanyakan Bantuan
Salah satu perwakilan penyintas banjir, Muhammad, menyampaikan bahwa masyarakat Desa Seumanah Jaya masih menunggu realisasi bantuan yang sebelumnya pemerintah janjikan. Menurutnya, warga terdampak banjir membutuhkan kepastian agar dapat kembali menjalani kehidupan dengan lebih baik.
Ia mengatakan, bantuan jadup dan hunian tetap menjadi harapan besar bagi warga yang mengalami dampak akibat banjir. Karena itu, para penyintas memilih menyampaikan aspirasi langsung ke kantor bupati agar pemerintah daerah ikut mendorong percepatan proses pencairan.
Warga juga meminta Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al Farlaky mengambil langkah nyata untuk memperjuangkan hak masyarakat yang terdampak bencana.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Rasakan Serunya Nonton Live Streaming Sepak Bola Setiap Saat!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Warga Desak Pemerintah Segera Cari Solusi
Aksi tersebut berlangsung di halaman Kantor Bupati Aceh Timur. Para penyintas menyampaikan keluhan mereka dengan harapan pemerintah dapat memberikan penjelasan terkait kendala yang membuat bantuan belum sampai ke tangan penerima.
Mereka berharap pemerintah tidak hanya melakukan pendataan, tetapi juga memastikan proses bantuan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Bagi warga, bantuan tersebut bukan sekadar bentuk perhatian, melainkan menjadi dukungan penting untuk memperbaiki kondisi setelah banjir.
Setelah menerima aspirasi warga, Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al Farlaky menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten terus memperjuangkan kebutuhan masyarakat terdampak banjir. Ia menyebut proses bantuan melibatkan beberapa pihak karena kewenangan berada di pemerintah pusat.
Baca Juga:Â Mendadak Meletus! Gunung Anak Krakatau Muntahkan Abu Vulkanik Setinggi 150 Meter
Bupati Jelaskan Dua Skema Bantuan dari Pemerintah Pusat
Al Farlaky menjelaskan bahwa penanganan pascabanjir terbagi dalam dua skema bantuan. Pertama, bantuan yang menjadi kewenangan Kementerian Sosial, seperti bantuan jatah hidup, stimulus ekonomi, serta bantuan perabot rumah tangga.
Kedua, terdapat bantuan rehabilitasi rumah yang menjadi tanggung jawab Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Bantuan tersebut mencakup rumah dengan kategori rusak ringan, rusak sedang, hingga rusak berat.
Menurut Bupati, pemerintah kabupaten tidak memegang langsung anggaran bantuan tersebut. Namun, pihaknya tetap melakukan pengusulan, pendataan, serta pengawalan agar bantuan dari pemerintah pusat segera terealisasi kepada masyarakat yang memenuhi syarat.
“Bantuan tersebut disalurkan secara bertahap langsung kepada masyarakat yang telah terdata sebagai korban banjir. Pemerintah kabupaten tidak mengelola anggaran tersebut, melainkan terus mengusulkan dan mengawal agar bantuan segera direalisasikan,” kata Al Farlaky.
Proses Verifikasi Jadi Kendala Pencairan Bantuan
Bupati juga menjelaskan bahwa pemerintah pusat masih melakukan proses verifikasi terhadap data penerima bantuan tahap kedua. Pemerintah daerah meminta masyarakat tetap bersabar selama proses tersebut berjalan.
Khusus bantuan hunian tetap dari BNPB, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima. Salah satunya, rumah yang masuk dalam pengajuan harus berdiri di atas tanah milik pribadi dengan dokumen legalitas yang jelas.
Persyaratan tersebut menjadi aturan pemerintah pusat agar bantuan dapat diberikan kepada penerima yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah daerah pun terus melakukan koordinasi agar tidak ada warga yang kehilangan hak akibat kendala administrasi.
Pemerintah Buka Ruang Pengaduan Bagi Warga yang Belum Terdata
Selain menjelaskan proses bantuan, Bupati Aceh Timur meminta masyarakat yang merasa belum masuk dalam daftar penerima agar segera melakukan koordinasi dengan keuchik atau perangkat gampong masing-masing.
Pemerintah daerah membuka ruang bagi warga untuk mengecek kembali data penerima maupun menyampaikan keberatan apabila terdapat kesalahan pendataan. Warga diminta membawa bukti yang mendukung agar proses pemeriksaan dapat berjalan lebih mudah.
“Silakan berkoordinasi secara berjenjang. Jika ada data yang belum sesuai, sampaikan melalui mekanisme yang telah disediakan dan lengkapi dengan bukti yang otentik. Dengan begitu, kami lebih mudah mengambil keputusan dan memperjuangkan hak masyarakat,” ujar Al Farlaky.
Setelah mendengarkan penjelasan langsung dari Bupati Aceh Timur, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Warga berharap pemerintah segera menuntaskan proses pencairan bantuan agar para penyintas banjir Desa Seumanah Jaya dapat kembali bangkit setelah mengalami dampak bencana.