Pemerintah memastikan tambahan TKD senilai Rp10 triliun untuk korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, serta Sumatera Utara telah selesai disalurkan.
Total tambahan TKD yang pemerintah salurkan mencapai sekitar Rp10 triliun. Dana tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk membantu daerah yang mengalami dampak besar akibat bencana alam. NASIB RAKYAT akan mengulas kabar terbaru penyaluran tambahan TKD untuk wilayah terdampak bencana Sumatera serta rencana pemerintah menyiapkan dana pemulihan hingga Rp100,1 triliun.
Purbaya Pastikan Dana TKD Bencana Sumatera Tidak Dipangkas
Purbaya menegaskan pemerintah tidak mengurangi anggaran TKD untuk daerah terdampak bencana. Ia memastikan seluruh kebutuhan tambahan dana telah pemerintah penuhi sesuai permintaan masing-masing daerah.
Dalam konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Purbaya menjelaskan tambahan dana tersebut sudah dikirim hingga April dan seluruh proses penyaluran telah selesai.
Menurutnya, Aceh menjadi salah satu daerah yang mendapatkan perhatian khusus karena mengalami dampak besar akibat bencana. Pemerintah memastikan dukungan anggaran tetap berjalan agar proses penanganan dapat berlangsung dengan baik.
Tiga Provinsi Sumatera Mendapat Tambahan Anggaran
Tiga wilayah utama yang menerima tambahan TKD tersebut yaitu Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Ketiganya menghadapi kerusakan akibat banjir serta longsor yang berdampak pada masyarakat dan fasilitas umum.
Dana tambahan tersebut bertujuan membantu pemerintah daerah menjalankan berbagai kebutuhan mendesak. Mulai dari penanganan pascabencana hingga pemulihan layanan dasar bagi masyarakat terdampak.
Pemerintah berharap dukungan anggaran ini mampu mempercepat pemulihan kondisi daerah sehingga aktivitas warga dapat kembali berjalan secara normal.
Baca Juga: BGN Umumkan 5 Pejabat Baru MBG, Siapa Saja Sosok yang Dipilih?
Pemerintah Siapkan Dana Pemulihan Hingga Rp100,1 Triliun
Selain tambahan TKD, pemerintah juga menyiapkan anggaran pemulihan pascabencana untuk Sumatera selama tiga tahun ke depan. Total dana yang disiapkan mencapai sekitar Rp100,1 triliun untuk periode 2026 hingga 2028.
Purbaya menjelaskan anggaran tersebut akan digunakan secara bertahap sesuai kebutuhan pemulihan. Pemerintah akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar serta penyediaan hunian tetap bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal.
Namun, terkait kemungkinan penambahan anggaran pemulihan, Purbaya mengatakan pemerintah masih menunggu arahan langsung dari Presiden.
Dana Recovery Fokus Bangun Infrastruktur dan Hunian Warga
Program pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada perbaikan kerusakan fisik. Pemerintah juga ingin memastikan masyarakat terdampak mendapatkan fasilitas yang layak untuk kembali menjalani kehidupan sehari-hari.
Beberapa sektor yang menjadi perhatian meliputi pembangunan rumah permanen, perbaikan jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, serta sarana publik lainnya.
Melalui anggaran tersebut, pemerintah berharap proses pemulihan berjalan lebih cepat dan mampu mengembalikan kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah terdampak.
Pemerintah Pantau Penggunaan Anggaran Bencana Sumatera
Penyaluran dana bencana dalam jumlah besar membuat pemerintah perlu melakukan pengawasan agar anggaran digunakan sesuai tujuan. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah akan memastikan setiap program berjalan secara tepat sasaran.
Purbaya menegaskan dukungan anggaran bagi daerah terdampak bencana tetap menjadi prioritas. Pemerintah ingin memastikan masyarakat di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara mendapatkan bantuan serta pemulihan yang maksimal.
Dengan selesainya penyaluran TKD tambahan dan persiapan dana recovery hingga 2028, pemerintah berharap proses pemulihan Sumatera dapat berjalan lebih cepat. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kembali wilayah terdampak sekaligus memperkuat kesiapan menghadapi bencana di masa depan.