Seskab Teddy Indra Wijaya menegaskan pemerintah menjamin penuh ketersediaan dana serta logistik nasional untuk penanganan bencana di Sumatera.

Pernyataan ini disampaikan Teddy saat dihubungi di Jakarta, Rabu, menanggapi banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah tersebut sejak Selasa, 25 November 2025.
Berikut ini NASIB RAKYAT akan memberikan informasi terkini mengenai langkah pemerintah menangani banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat.
Instruksi Presiden Penyelamatan dan Bantuan Cepat
Seskab menambahkan, Presiden Prabowo mengingatkan semua lembaga untuk ekstra responsif dalam memenuhi kebutuhan pengungsi selama masa tanggap darurat. Fokus utama, menurut Teddy, adalah penyelamatan korban, distribusi bantuan logistik, serta pemulihan fasilitas vital yang terdampak.
“Presiden juga menekankan kebutuhan makanan siap saji, air bersih, serta kebutuhan harian khususnya untuk perempuan dan anak-anak harus didorong secepat dan sebanyak mungkin melalui semua jalur yang tersedia,” ujar Teddy. Pendekatan ini diharapkan bisa meminimalkan risiko tambahan bagi korban terdampak banjir bandang dan longsor.
Ayo bergabung di chanel whatsapp Nasibrakyat, dapatkan informasi terkini lebih cepat
Dukungan Logistik dan Perbaikan Infrastruktur
Dalam penanganan bencana sejak Selasa, 25 November 2025, pemerintah telah mengerahkan lebih dari 50 helikopter gabungan untuk menyalurkan logistik melalui udara. Selain itu, tujuh kapal perang TNI Angkatan Laut juga dikerahkan untuk membantu evakuasi dan distribusi bantuan.
Dua kapal dari jumlah tersebut bahkan difungsikan sebagai kapal bantu rumah sakit untuk mempercepat layanan kesehatan di lokasi terdampak.
Seskab juga menyinggung upaya perbaikan infrastruktur penting. Menurut Teddy, “Tower listrik sedang diperbaiki dengan target dua hari ke depan dapat kembali menyala di daerah yang sangat terdampak.
Sementara itu, pasokan BBM akan segera ditambah melalui semua jalur yang memungkinkan.” Langkah-langkah ini penting untuk memastikan layanan dasar masyarakat tetap berjalan meski dalam kondisi darurat.
Baca Juga: Wamensos Kawal Distribusi Bantuan Korban Banjir di Aceh Tamiang
Jalur Darat Kembali Terbuka di Aceh Tamiang

Salah satu titik kritis dampak bencana adalah Kabupaten Aceh Tamiang, yang sempat terisolasi akibat putusnya jalur transportasi darat. Seskab Teddy menyatakan, sejak 2 Desember 2025, jalur darat dari Medan menuju Aceh Tamiang telah kembali terbuka. “Pasokan logistik kini sudah bisa tembus, sehingga bantuan dapat segera didistribusikan ke seluruh wilayah terdampak,” jelasnya.
Ketersambungan jalur darat ini menjadi tonggak penting dalam mempercepat penyaluran bantuan, terutama logistik berat, bahan bakar, dan kebutuhan pokok masyarakat, serta memperlancar proses evakuasi warga terdampak.
Evaluasi Lingkungan dan Data Korban Bencana
Selain upaya tanggap darurat, pemerintah juga menelusuri penyebab parahnya dampak bencana. Teddy menyampaikan, investigasi dilakukan terhadap kerusakan lingkungan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang diduga memperparah banjir bandang dan longsor. Hasil evaluasi ini diharapkan bisa menjadi dasar perbaikan kebijakan mitigasi bencana di masa depan.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, per Rabu, 3 Desember 2025, jumlah korban jiwa akibat banjir bandang dan longsor di tiga provinsi tersebut mencapai 804 orang, sementara 634 orang masih dinyatakan hilang.
Ribuan warga lainnya mengalami luka-luka, dan ratusan rumah serta fasilitas umum mengalami kerusakan parah. Kondisi ini menunjukkan urgensi penanganan cepat dan koordinasi antar lembaga agar korban bisa segera ditolong dan kebutuhan dasar mereka terpenuhi.
Penanganan Bencana Sumatera Jadi Prioritas Nasional
Penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi prioritas nasional dengan dukungan penuh dana, logistik, dan sumber daya manusia.
Instruksi Presiden Prabowo Subianto memastikan seluruh lembaga pemerintah bekerja ekstra responsif untuk menyelamatkan korban, menyalurkan bantuan, dan memulihkan fasilitas vital.
Keterbukaan jalur transportasi, pengiriman logistik melalui udara dan laut, serta perbaikan infrastruktur menjadi strategi utama pemerintah untuk mempercepat tanggap darurat. Selain itu, evaluasi kerusakan lingkungan akan menjadi langkah preventif untuk meminimalkan risiko bencana serupa di masa depan.
Dengan koordinasi yang ketat dan pemanfaatan semua sumber daya, pemerintah berharap dampak bencana dapat dikurangi, warga terdampak segera mendapatkan bantuan, dan proses pemulihan wilayah terdampak dapat berjalan lebih cepat.
Simak dan ikuti terus informasi menarik yang kami berikan setiap hari tentunya terupdate dan terpercaya hanya di NASIB RAKYAT.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari antaranews.com
- Gambar Kedua dari liputan6.com