Sebanyak 577 keluarga di Tana Toraja dicoret dari penerima bansos setelah NIK mereka terindikasi terkait aktivitas judi online dalam pemeriksaan pemerintah.
Keputusan tersebut membuat data penerima bansos kembali menjadi perhatian. Dinas Sosial Tana Toraja menyebut proses pendeteksian tidak hanya melihat penerima yang namanya tercantum dalam daftar, tetapi juga anggota keluarga yang berada dalam satu Kartu Keluarga (KK).
Kondisi itu berarti status bantuan seorang ibu juga dapat terdampak ketika suami atau anak dalam KK yang sama terindikasi melakukan transaksi judi online. Pemerintah tetap membuka kesempatan bagi warga yang merasa datanya keliru untuk mengajukan sanggahan.
577 KK Terdampak Pencoretan Bansos
Kepala Dinas Sosial Tana Toraja Adriana Saleng mengatakan sebanyak 577 KK dicopot dari daftar penerima bansos setelah NIK dalam data keluarga terdeteksi terkait akun judi online. Kebijakan tersebut mengikuti aturan pemerintah pusat mengenai pemadanan data penerima bantuan.
Menurut Adriana, sistem melakukan pemeriksaan terhadap seluruh anggota keluarga. Jadi, penerima bantuan tidak otomatis aman hanya karena namanya sendiri tidak tercatat melakukan aktivitas tersebut. Data dalam satu KK ikut menjadi bagian dari proses pemeriksaan.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Rasakan Serunya Nonton Live Streaming Sepak Bola Setiap Saat!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Data Satu Keluarga Ikut Diperiksa
Pendekatan berdasarkan KK menjadi salah satu hal yang perlu dipahami warga. Misalnya, bansos tercatat atas nama ibu, tetapi sistem menemukan indikasi transaksi judi online pada suami atau anak. Dalam kondisi seperti itu, bantuan keluarga tersebut dapat dihentikan.
Langkah ini membuat pembaruan data penerima tidak hanya bergantung pada kondisi individu. Pemerintah juga melihat keterkaitan data dalam satu keluarga agar daftar penerima bantuan terus menyesuaikan dengan hasil pemadanan data yang tersedia.
Baca Juga: Angin Kencang Terjang Parepare, 76 Rumah Rusak dalam Dua Hari
Mengkendek Catat Angka Tertinggi
Dari sejumlah wilayah di Tana Toraja, Kecamatan Mengkendek mencatat jumlah tertinggi dalam data yang terindikasi judi online. Dari 88.142 KK yang tercatat berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sebanyak 77 KK terdeteksi dalam pemeriksaan tersebut.
Angka itu menunjukkan pemeriksaan berlangsung pada cakupan data yang cukup luas. Dinas Sosial kemudian menggunakan hasil pemadanan tersebut sebagai dasar untuk memperbarui status penerima bantuan di tingkat keluarga.
Warga Masih Bisa Ajukan Sanggahan
Pencoretan dari daftar bansos tidak berarti warga tidak memiliki kesempatan untuk melakukan klarifikasi. Pemerintah memberikan mekanisme sanggah bagi masyarakat yang merasa tidak pernah melakukan transaksi judi online atau menduga identitasnya digunakan oleh pihak lain.
Warga dapat mengurus surat keterangan atau pernyataan dari pemerintah lembang maupun kelurahan. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) juga dapat membantu proses tersebut sebelum data masuk ke tahap verifikasi ulang.
Langkah ini penting terutama bagi warga yang merasa ada kesalahan dalam penggunaan NIK atau data kependudukan. Setelah sanggahan diajukan, pihak terkait dapat melakukan pemeriksaan kembali terhadap informasi yang menjadi dasar pencoretan.
Sebaran 577 KK di Tana Toraja
Data yang disampaikan Dinas Sosial menunjukkan pencoretan terjadi di 19 kecamatan. Kecamatan Mengkendek berada di angka 78 KK, disusul Bittuang sebanyak 66 KK dan Gandangbatu Sillanan sebanyak 40 KK.
- Bittuang: 66 KK
- Bonggakaradeng: 28 KK
- Gandangbatu Sillanan: 40 KK
- Kurra: 17 KK
- Makale: 34 KK
- Makale Selatan: 23 KK
- Makale Utara: 15 KK
- Malimbong Balepe: 35 KK
- Mappak: 31 KK
- Masanda: 23 KK
- Mengkendek: 78 KK
- Rano: 24 KK
- Rantetayo: 30 KK
- Rembon: 39 KK
- Saluputti: 17 KK
- Sangalla’: 21 KK
- Sangalla’ Selatan: 17 KK
- Sangalla’ Utara: 15 KK
- Simbuang: 24 KK
Warga yang merasa masuk daftar karena kesalahan data dapat segera menggunakan jalur sanggah yang tersedia. Dengan begitu, pemerintah memiliki kesempatan untuk memeriksa kembali data sebelum menentukan status penerima bansos selanjutnya.
