Forum Pemerhati Kebijakan Publik menyoroti kinerja Pemkot Banjar dan meminta evaluasi kebijakan serta peningkatan kualitas pelayanan publik untuk masyarakat.
Permintaan itu disampaikan dalam audiensi bersama DPRD Kota Banjar dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rabu (22/7/2026). Dalam pertemuan tersebut, forum menyampaikan sejumlah catatan terkait pelaksanaan program pemerintah dan kebutuhan masyarakat.
NASIB RAKYAT akan mengulas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat, mulai dari pelayanan publik, ekonomi, kebijakan pemerintah, hingga kisah perjuangan warga dalam menghadapi berbagai tantangan sehari-hari.
Forum Pemerhati Ungkap Sejumlah Catatan untuk Pemkot Banjar
Ketua Forum Pemerhati Kebijakan Publik Kota Banjar, Agus Nugraha, menjelaskan bahwa audiensi tersebut menjadi ruang untuk menyampaikan pandangan dan masukan. Menurutnya, forum melakukan pengamatan terhadap berbagai kebijakan yang berjalan di Kota Banjar.
Agus mengatakan, pihaknya ingin mendorong pemerintah daerah agar terus memperbaiki program yang sudah berjalan. Evaluasi diperlukan supaya setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Audiensi ini untuk menyampaikan pandangan sekaligus memberikan masukan berdasarkan hasil pengamatan kami terhadap pelaksanaan sejumlah kebijakan publik,” ujar Agus Nugraha.
Ia berharap masukan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemkot Banjar dalam menentukan langkah ke depan.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Pelayanan Kesehatan hingga Infrastruktur Jadi Perhatian
Dalam audiensi tersebut, Forum Pemerhati Kebijakan Publik menyoroti beberapa sektor penting. Salah satunya berkaitan dengan kualitas pelayanan publik yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Beberapa bidang yang menjadi perhatian meliputi kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur. Forum menilai pemerintah perlu memastikan program di sektor tersebut berjalan efektif dan sesuai kebutuhan warga.
Selain itu, mereka juga membahas pengelolaan lingkungan hidup, pemberdayaan UMKM, serta upaya memperkuat ekonomi masyarakat. Menurut forum, sektor-sektor tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan warga Banjar.
Forum juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai arah penggunaan dana publik.
Baca Juga: Bansos Bakal Berubah Total! Mulai September Penyaluran Lewat Koperasi Desa Merah Putih
Pengelolaan Pasar Muktisari Ikut Jadi Sorotan
Selain pelayanan publik, Forum Pemerhati Kebijakan Publik turut menyoroti pemanfaatan aset daerah. Salah satunya adalah ruko lantai dua Pasar Muktisari yang dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal.
Agus menilai aset tersebut memiliki potensi besar untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, hingga saat ini pemanfaatannya masih belum optimal.
Ia juga menyoroti sulitnya mendapatkan informasi terkait besaran retribusi pasar. Menurutnya, keterbukaan data menjadi hal penting agar pengelolaan aset daerah berjalan lebih baik.
“Salah satunya kegiatan ekonomi di Pasar Muktisari. Sampai saat ini meminta data terkait besaran retribusi saja masih sulit. Padahal, aset ini perlu segera dimanfaatkan untuk mendorong kegiatan ekonomi,” ungkap Agus.
DPRD Banjar Siapkan Evaluasi Kebijakan dan Perda
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Ketua DPRD Kota Banjar, Sutopo, menyatakan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap sejumlah kebijakan daerah.
DPRD akan melakukan inventarisasi terhadap peraturan daerah yang masih efektif maupun aturan yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Langkah tersebut bertujuan agar regulasi tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Sutopo mengatakan DPRD akan berkoordinasi dengan Bagian Hukum Setda Kota Banjar untuk membahas evaluasi tersebut. Selain itu, pihaknya juga akan menindaklanjuti persoalan pelayanan publik bersama OPD terkait.
Masukan Publik Jadi Dorongan untuk Perbaikan Banjar
Audiensi antara Forum Pemerhati Kebijakan Publik dan DPRD Kota Banjar menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal pemerintahan daerah. Masukan dari berbagai pihak diharapkan dapat membantu menciptakan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Pemerintah daerah memiliki tantangan untuk memastikan setiap program berjalan dengan baik. Pelayanan publik yang berkualitas juga menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat.
Dengan adanya evaluasi dan tindak lanjut dari DPRD bersama OPD, masyarakat berharap berbagai persoalan yang muncul dapat segera menemukan solusi. Perbaikan kinerja pemerintah menjadi langkah penting untuk mewujudkan Kota Banjar yang lebih maju dan responsif terhadap kebutuhan warga.