KPK menyoroti pentingnya integritas di lingkungan peradilan untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan proses hukum berjalan bersih, profesional, dan adil.
Pesan tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dalam kegiatan Diseminasi Antikorupsi bertajuk “Kolaborasi Integritas, Mewujudkan Keadilan” di Pengadilan Tinggi Bandung, Kamis (23/7). Kegiatan itu menjadi ruang bagi KPK dan jajaran peradilan untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun sistem hukum yang bersih dan profesional.
KPK Ingatkan Peran Besar Peradilan dalam Menjaga Kepercayaan Rakyat
Ibnu menjelaskan bahwa lembaga peradilan memiliki posisi yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi. Sebagai tempat masyarakat mencari keadilan, peradilan harus mampu menjaga kepercayaan melalui sikap independen, transparan, dan bebas dari kepentingan pribadi.
Menurutnya, praktik korupsi dalam sistem peradilan dapat memberikan dampak yang jauh lebih besar dibandingkan sektor lain. Selain merugikan pihak tertentu, tindakan tersebut juga dapat membuat masyarakat kehilangan keyakinan terhadap hukum.
KPK menilai kepercayaan publik menjadi fondasi utama dalam menciptakan negara hukum yang kuat. Ketika masyarakat merasa proses hukum berjalan tidak adil, maka hubungan antara institusi dan warga negara ikut terganggu.
Karena itu, penguatan budaya integritas menjadi langkah penting agar setiap proses hukum berjalan sesuai prinsip keadilan dan tidak terpengaruh oleh tekanan maupun kepentingan tertentu.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Bukan Sekadar Ganti Orang, KPK Dorong Perubahan Sistem
Dalam kesempatan tersebut, Ibnu menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan mengganti individu yang melakukan pelanggaran. Menurutnya, perubahan harus menyentuh sistem agar celah terjadinya penyimpangan dapat tertutup.
KPK melihat sejumlah tantangan masih muncul dalam upaya memperkuat penegakan hukum. Salah satunya adalah munculnya berbagai modus korupsi yang semakin berkembang mengikuti perubahan zaman.
Selain itu, proses penegakan hukum juga tidak boleh bergantung pada karakter satu atau dua orang saja. Sistem yang kuat harus mampu memastikan setiap aparatur menjalankan tugas berdasarkan aturan dan nilai integritas.
Ibnu juga menyoroti pentingnya optimalisasi pemulihan aset negara atau asset recovery. Upaya tersebut menjadi bagian penting agar hasil tindak pidana korupsi dapat dikembalikan dan tidak memberikan keuntungan bagi pelaku.
Baca Juga: Ketum MUI Buka Suara! Ekonomi Rakyat Jangan Sampai Tercemar Praktik Korupsi
Integritas Pemimpin Jadi Kunci Cegah Penyalahgunaan Kekuasaan
KPK menilai pemimpin di lingkungan peradilan memiliki tanggung jawab besar dalam membangun budaya kerja yang berintegritas. Sikap seorang pemimpin dapat menjadi contoh bagi seluruh jajaran di bawahnya.
Ibnu mengingatkan aparatur peradilan untuk menerapkan prinsip No Bribery, No Kickback, No Gift, dan No Luxurious Hospitality dalam menjalankan tugas. Prinsip tersebut menekankan larangan menerima suap, imbalan tersembunyi, hadiah, maupun fasilitas berlebihan dari pihak luar.
Menurut KPK, integritas tidak hanya terlihat dari kepatuhan terhadap aturan administratif. Sikap sederhana, transparan, dan mampu menolak fasilitas yang tidak semestinya juga menjadi bagian dari karakter pemimpin yang dipercaya masyarakat.
Pemimpin yang menjaga batasan dengan pihak eksternal akan membantu memperkuat citra lembaga dan mengurangi potensi konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.
Tiga Prinsip yang Harus Dijaga Aparatur Peradilan
Ibnu menyampaikan tiga prinsip utama yang perlu menjadi pegangan bagi para pemimpin di lingkungan peradilan. Pertama, aparatur harus menolak segala bentuk keuntungan atau hak istimewa yang tidak sesuai aturan.
Kedua, setiap pemimpin harus berpihak kepada sistem hukum, bukan kelompok atau kepentingan tertentu. Keputusan yang diambil harus berdasarkan aturan dan nilai keadilan.
Ketiga, pemimpin harus siap mendapatkan pengawasan serta menjalankan tugas secara terbuka. Transparansi menjadi salah satu cara untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
KPK menilai tiga prinsip tersebut bukan hanya sebatas teori, tetapi menjadi benteng moral agar kekuasaan tidak berubah menjadi alat untuk kepentingan pribadi.
Kolaborasi KPK dan Peradilan Jadi Langkah Perkuat Pencegahan Korupsi
Kegiatan Diseminasi Antikorupsi di Pengadilan Tinggi Bandung menjadi bagian dari rangkaian program KPK untuk memperkuat budaya integritas di berbagai lembaga peradilan.
Sebelumnya, KPK juga telah melakukan kegiatan serupa di sejumlah wilayah, seperti Pengadilan Tinggi Semarang, Pengadilan Tinggi Manado, Pengadilan Tinggi Yogyakarta, hingga Pengadilan Negeri Purwokerto.
Melalui berbagai kegiatan tersebut, KPK ingin membangun kesadaran bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan kerja sama banyak pihak. Tidak hanya lembaga penegak hukum, tetapi juga seluruh aparatur yang menjalankan pelayanan publik.
KPK berharap kolaborasi dengan lembaga peradilan dapat menciptakan sistem hukum yang semakin profesional, akuntabel, dan dipercaya masyarakat. Integritas menjadi kunci utama agar hukum tetap berdiri sebagai tempat masyarakat mencari keadilan.
Masyarakat maupun aparatur yang menemukan dugaan tindak pidana korupsi juga diimbau untuk melaporkan indikasi penyimpangan melalui kanal pengaduan resmi KPK sebagai bentuk partisipasi dalam menjaga pemerintahan yang bersih.