Kisah warga Bener Meriah, Aceh, patungan Rp1,08 miliar memperbaiki jalan dan jembatan rusak akibat bencana, publik mempertanyakan peran negara.
Warga Kecamatan Pintu Rime Gayo berhasil memperbaiki Jalan dan Jembatan Enang-Enang dengan dana swadaya mencapai Rp1,08 miliar. Mereka mengumpulkan uang secara bersama-sama, menyewa alat berat, membeli bahan bakar, hingga menyediakan material pembangunan. Semua dilakukan karena mereka tidak bisa menunggu terlalu lama. Simak ulasan lengkapnya dari NASIB RAKYAT.
Jalan Nasional Rusak, Warga Pilih Bergerak Sendiri
Jalan Enang-Enang memiliki peran penting bagi masyarakat Dataran Tinggi Gayo. Jalur tersebut menjadi penghubung aktivitas warga, mulai dari membawa hasil pertanian, mengantar anak sekolah, hingga menuju fasilitas kesehatan.
Bencana yang terjadi pada akhir 2025 membuat kondisi jalan dan jembatan tersebut mengalami kerusakan parah. Akses warga terganggu dan aktivitas harian ikut terdampak. Sementara kebutuhan masyarakat terus berjalan tanpa mengenal waktu.
Pada akhirnya, warga memilih mengambil langkah cepat. Mereka tidak hanya mengeluh atau menunggu bantuan datang, tetapi langsung mengumpulkan dana secara mandiri. Semangat gotong royong terlihat ketika masyarakat bersama-sama memperbaiki jalur yang menjadi urat nadi kehidupan mereka.
Peresmian hasil perbaikan pada 2 Juli 2026 menjadi momen penuh haru. Sahrial Abadi, salah satu penggerak kegiatan tersebut, bahkan tidak mampu menahan air mata saat melihat warga berkumpul merayakan keberhasilan mereka.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Patungan Lagi Setelah Bayar Pajak, Di Mana Peran Negara?
Aksi warga Bener Meriah memang menunjukkan kepedulian yang luar biasa. Namun, cerita tersebut juga memunculkan pertanyaan yang lebih besar mengenai tanggung jawab pemerintah.
Masyarakat sebenarnya sudah menjalankan kewajiban mereka sebagai warga negara. Mereka membayar pajak yang menjadi salah satu sumber pendapatan negara untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, termasuk pembangunan infrastruktur.
Jalan dan jembatan merupakan fasilitas dasar yang seharusnya mendapat perhatian pemerintah. Karena itu, ketika masyarakat kembali mengeluarkan uang sendiri untuk memperbaiki fasilitas umum, muncul anggapan bahwa rakyat harus membayar dua kali.
Pertama melalui pajak yang mereka setorkan kepada negara. Kedua melalui uang pribadi yang mereka kumpulkan saat fasilitas publik mengalami kerusakan.
Gotong royong memang menjadi nilai positif dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Namun, semangat tersebut seharusnya menjadi pendukung kerja pemerintah, bukan menjadi pengganti ketika negara terlambat hadir.
Efisiensi Anggaran Berdampak pada Infrastruktur Daerah
Pemerintah menghadapi tantangan besar dalam mengatur anggaran pembangunan. Kebijakan efisiensi pada 2025 membuat sejumlah sektor harus melakukan penyesuaian, termasuk bidang infrastruktur.
Pemangkasan anggaran membuat beberapa rencana perbaikan mengalami penundaan. Dampaknya tidak selalu terlihat di pusat pemerintahan, tetapi terasa langsung oleh masyarakat yang tinggal jauh dari perkotaan.
Bagi sebagian orang, jalan rusak mungkin hanya terlihat sebagai persoalan fasilitas. Namun bagi masyarakat desa, kondisi tersebut bisa menentukan keberlangsungan ekonomi keluarga.
Petani membutuhkan jalan untuk membawa hasil panen. Pedagang membutuhkan akses untuk mengirim barang. Anak-anak membutuhkan jalur aman untuk berangkat sekolah. Bahkan dalam kondisi darurat, akses jalan bisa menjadi penentu keselamatan seseorang yang membutuhkan pertolongan medis.
Karena itu, kebijakan penghematan anggaran perlu mempertimbangkan dampak langsung terhadap masyarakat kecil yang bergantung pada infrastruktur dasar.
Infrastruktur Kecil Sering Terlupakan, Padahal Dampaknya Besar
Pembangunan sering kali identik dengan proyek besar seperti jalan tol, gedung tinggi, atau pusat ekonomi baru. Padahal, bagi masyarakat daerah, infrastruktur sederhana justru memiliki arti yang sangat besar.
Sebuah jembatan kecil bisa menjadi satu-satunya penghubung antara desa dan pusat layanan publik. Jalan yang terlihat sederhana bisa menentukan apakah hasil pertanian bisa sampai ke pasar atau tidak.
Masalah muncul ketika pembangunan hanya melihat nilai ekonomi tanpa mempertimbangkan kebutuhan sosial. Proyek yang memiliki keuntungan besar lebih mudah menarik perhatian, sedangkan akses penting di wilayah terpencil sering menunggu lebih lama.
Beberapa negara seperti Jepang, Swiss, dan Belanda menunjukkan bahwa infrastruktur kecil tetap mendapat perhatian. Jalan desa, jalur sepeda, hingga akses menuju wilayah terpencil tetap dirawat karena pemerintah menganggap semua warga memiliki hak yang sama terhadap fasilitas publik.
Konsep tersebut menunjukkan bahwa kemajuan tidak hanya diukur dari megahnya proyek besar, tetapi juga dari kemampuan negara menjaga kebutuhan dasar masyarakat.
Rakyat Sudah Membuktikan Kepedulian, Kini Negara Harus Hadir
Warga Bener Meriah telah memberikan contoh nyata tentang kekuatan kebersamaan. Mereka mampu mengumpulkan dana lebih dari satu miliar rupiah dan menyelesaikan persoalan yang menghambat kehidupan mereka.
Namun, keberhasilan masyarakat tersebut tidak boleh menjadi alasan pemerintah untuk menyerahkan tanggung jawab infrastruktur kepada warga. Negara tetap memiliki kewajiban utama memastikan fasilitas publik tersedia dan terawat.
Pemerintah perlu memperkuat sistem penanganan darurat, terutama di wilayah yang rawan bencana dan sulit dijangkau. Proses perbaikan juga harus berjalan lebih cepat agar masyarakat tidak menanggung kerugian terlalu lama.
Kisah Jalan dan Jembatan Enang-Enang bukan hanya tentang warga yang berhasil memperbaiki akses mereka. Lebih dari itu, kisah ini menjadi pengingat bahwa rakyat sudah menunjukkan kepedulian besar.
Mereka tidak meminta menggantikan peran negara. Mereka hanya ingin negara hadir lebih cepat, sebelum masyarakat harus turun tangan untuk menyelesaikan masalah yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama.