BPBD Makassar mencatat 9.371 rumah dan 37.189 jiwa terdampak kekeringan di empat kecamatan akibat berkurangnya pasokan air bersih.
Kondisi tersebut memengaruhi kehidupan 37.189 jiwa atau sekitar 10.596 kepala keluarga (KK). Data hasil kaji cepat BPBD untuk periode 1 Juni hingga 8 Juli 2026 menunjukkan kekeringan meluas ke empat kecamatan. Dampaknya tidak hanya dirasakan warga yang kesulitan memperoleh air bersih, tetapi juga mengganggu aktivitas sehari-hari.
Pemerintah daerah kini mulai menyiapkan langkah lanjutan agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat. Simak ulasan lengkapnya dari NASIB RAKYAT.
Empat Kecamatan Jadi Wilayah Paling Terdampak
BPBD Makassar mencatat empat kecamatan mengalami dampak kekeringan, yakni Ujung Tanah, Tallo, Biringkanaya, dan Tamalanrea. Sebaran wilayah terdampak mencapai 125 titik yang berada di 18 kelurahan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekeringan tidak hanya terjadi di satu kawasan tertentu. Sebaliknya, penyebarannya sudah meluas sehingga membutuhkan penanganan yang terkoordinasi agar distribusi air bersih dapat menjangkau seluruh wilayah terdampak.
Sejumlah warga mulai mengandalkan bantuan air bersih karena sumber air yang biasa digunakan mengalami penurunan debit. Situasi ini juga membuat kebutuhan air untuk memasak, mandi, hingga mencuci menjadi semakin terbatas.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Rasakan Serunya Nonton Live Streaming Sepak Bola Setiap Saat!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Biringkanaya Jadi Daerah dengan Dampak Terbesar
Dari seluruh wilayah terdampak, Kecamatan Biringkanaya menjadi daerah yang mengalami kondisi paling berat. BPBD mencatat sebanyak 4.084 rumah terdampak dengan jumlah warga mencapai 14.787 jiwa.
Setelah Biringkanaya, Kecamatan Tallo juga mencatat angka yang cukup tinggi. Sebanyak 2.719 rumah atau sekitar 13.024 jiwa dari 3.698 kepala keluarga terdampak akibat sulitnya memperoleh pasokan air bersih.
Sementara itu, Kecamatan Tamalanrea mencatat sekitar 6.457 jiwa terdampak. Adapun Kecamatan Ujung Tanah juga masuk dalam daftar wilayah yang mengalami kekeringan dengan 645 rumah atau sekitar 2.921 jiwa terdampak.
Baca Juga:Â Layanan Haji di Mina Bikin Geger! Menhaj Kirim Peringatan Tegas ke Syarikah
BPBD Siapkan Laporan untuk Penetapan Status Darurat
Kepala BPBD Kota Makassar, Fadli Tahar, mengatakan pihaknya akan lebih dulu melaporkan perkembangan kondisi tersebut kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Laporan itu menjadi dasar untuk mempertimbangkan penetapan status kedaruratan bencana.
Menurut Fadli, keputusan mengenai status darurat perlu melalui pembahasan bersama pemerintah kota. Jika status tersebut ditetapkan, proses penanganan dapat dilakukan lebih cepat, termasuk dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Langkah ini juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas instansi sehingga distribusi air bersih dan kebutuhan dasar warga bisa terpenuhi selama musim kemarau berlangsung.
Ratusan Personel dan Puluhan Tandon Air Dikerahkan
Untuk mengurangi dampak yang dirasakan masyarakat, BPBD Makassar telah mengerahkan 180 personel ke berbagai wilayah terdampak. Petugas bertugas mendistribusikan air bersih sekaligus memantau kondisi di lapangan.
Selain personel, BPBD juga menyiapkan 57 unit tandon air, empat unit pompa, serta empat kendaraan pikap sebagai sarana pendukung penanganan. Seluruh peralatan tersebut difokuskan agar pasokan air dapat segera sampai ke lokasi yang paling membutuhkan.
Distribusi air dilakukan secara bertahap sesuai tingkat kebutuhan setiap wilayah. BPBD juga terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk memastikan bantuan tersalurkan secara merata.
Warga Diminta Bijak Menggunakan Air Selama Kemarau
Di tengah kondisi cuaca yang masih didominasi musim kemarau, masyarakat diimbau menggunakan air secara hemat. Penggunaan air seperlunya dinilai dapat membantu menjaga ketersediaan pasokan, terutama di kawasan yang mengalami penurunan sumber air.
BPBD juga mengingatkan warga agar segera melapor kepada aparat setempat apabila mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Laporan tersebut akan menjadi dasar penentuan prioritas distribusi bantuan sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
Hingga saat ini, pemerintah Kota Makassar masih terus memantau perkembangan kondisi di lapangan. Evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk menentukan langkah berikutnya, termasuk kemungkinan penetapan status darurat apabila situasi kekeringan terus meluas dan berdampak pada semakin banyak warga.