Target ekonomi RI 2026 disorot, IMF, Bank Dunia, dan OECD memproyeksikan pertumbuhan Indonesia lebih rendah dari target pemerintah.
Pemerintah sebelumnya memasang target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen pada 2026. Angka tersebut menjadi salah satu asumsi penting dalam penyusunan APBN 2026 dengan target defisit fiskal sebesar 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Simak ulasan lengkapnya dari NASIB RAKYAT.
IMF Prediksi Ekonomi RI Tumbuh 5 Persen pada 2026
Dalam laporan World Economic Outlook Update Juli 2026, IMF memperkirakan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sekitar 5 persen pada tahun ini. Angka tersebut tidak mengalami perubahan dari proyeksi sebelumnya yang dirilis pada April 2026.
IMF menyebut kondisi ekonomi negara berkembang masih menghadapi berbagai tantangan global. Perbedaan kondisi setiap negara dipengaruhi oleh ketergantungan terhadap komoditas, kondisi perdagangan, penerimaan pariwisata, hingga posisi dalam rantai teknologi dunia.
Untuk tahun 2027, IMF juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,1 persen. Proyeksi tersebut masih jauh dari target pemerintah yang menargetkan pertumbuhan lebih tinggi melalui kebijakan ekonomi nasional.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Rasakan Serunya Nonton Live Streaming Sepak Bola Setiap Saat!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Bank Dunia dan OECD Beri Gambaran Serupa
Bukan hanya IMF, dua lembaga internasional lainnya juga memberikan prediksi yang lebih rendah dibandingkan target pemerintah. Bank Dunia melalui laporan Global Economic Prospects Juni 2026 memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 5 persen pada tahun ini.
Bank Dunia melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat meningkat menjadi 5,2 persen pada 2027. Namun, angka tersebut tetap belum menyentuh target pemerintah yang lebih agresif.
Sementara itu, OECD memberikan proyeksi yang lebih rendah. Organisasi kerja sama ekonomi tersebut memperkirakan ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,7 persen pada 2026 sebelum kembali meningkat ke level 5 persen pada 2027.
OECD menilai perlambatan ekonomi dipengaruhi oleh tekanan global, termasuk kondisi energi dunia dan ketidakpastian perdagangan internasional.
Baca Juga:Â Geger! Rp400 Triliun Kas Negara Dialirkan ke Bank, Purbaya Ungkap Jurus Baru Dongkrak Ekonomi
Tekanan Global Membatasi Ruang Gerak Pemerintah
Ekonom Makro BTN Myrdal Gunarto menilai perbedaan proyeksi antara pemerintah dan lembaga internasional merupakan hal yang wajar. Menurutnya, Indonesia masih menghadapi tekanan eksternal yang cukup besar.
Salah satu tantangan datang dari pergerakan harga minyak dunia. Kenaikan harga energi dapat memengaruhi daya beli masyarakat sekaligus membuat ruang fiskal pemerintah semakin terbatas.
Kondisi tersebut membuat pemerintah harus berhati-hati dalam melakukan ekspansi belanja. Pemerintah tetap perlu menjaga subsidi dan perlindungan sosial, terutama bagi masyarakat kelas menengah bawah.
Myrdal menjelaskan ruang fiskal yang lebih sempit dapat membuat dorongan pertumbuhan ekonomi tidak maksimal seperti yang diharapkan.
Investasi dan Ekspor Jadi Tantangan Ekonomi RI
Selain faktor fiskal, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga menghadapi tantangan dari sisi investasi dan ekspor. Ketidakpastian global dapat memengaruhi keputusan investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia.
Dengan kondisi tersebut, investasi domestik menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga laju ekonomi. Dunia usaha lokal dan berbagai program pemerintah diharapkan mampu menjadi penggerak pertumbuhan.
Dari sisi perdagangan, penurunan ekspor juga menjadi perhatian. Neraca dagang Indonesia pada Mei 2026 tercatat mengalami defisit akibat melemahnya kinerja ekspor.
Situasi ini membuat pemerintah perlu mencari sumber pertumbuhan lain agar ekonomi tetap bergerak stabil.
Konsumsi Masyarakat Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi
Meskipun menghadapi berbagai tekanan, konsumsi masyarakat masih menjadi penopang utama ekonomi Indonesia. Myrdal memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional masih dapat bertahan karena daya beli masyarakat tetap terjaga.
Menurutnya, kebijakan pemerintah dalam menjaga harga energi seperti BBM, tarif listrik, dan LPG 3 kilogram akan berpengaruh besar terhadap konsumsi rumah tangga.
Jika harga kebutuhan utama tetap terkendali, masyarakat memiliki ruang untuk melakukan konsumsi yang dapat membantu menjaga aktivitas ekonomi.
Ke depan, pemerintah perlu menyeimbangkan kebijakan fiskal, menjaga daya beli, serta memperkuat sektor investasi agar target pertumbuhan ekonomi tetap memiliki peluang untuk tercapai.