Unpad, UB, dan UT mendampingi pelaku UMK terdampak bencana di Sumatera Utara melalui PMKI 2026 untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan legalitas usaha.
Hal itu mendorong Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Brawijaya (UB), dan Universitas Terbuka (UT) menjalankan Program Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Indonesia (PMKI) 2026 di sejumlah wilayah terdampak banjir bandang di Sumatera Utara.
Program tersebut menyasar Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Langkat. Tim PMKI 2026 menggabungkan edukasi, konsultasi, hingga pendampingan langsung dalam pengurusan legalitas usaha. Langkah ini bertujuan membantu pelaku UMK agar lebih mudah mengembangkan bisnis sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat setelah bencana. Simak ulasan lengkapnya dari NASIB RAKYAT.
Pendampingan Langsung untuk Pelaku UMK di Daerah Terdampak
PMKI 2026 mengusung tema penguatan ketahanan hukum dan ekonomi UMKM pascabencana melalui literasi kebencanaan serta pencegahan learning loss berbasis legalitas usaha. Tim pelaksana mengadakan kegiatan lapangan pada 25 hingga 28 Juni 2026 dengan menggandeng pemerintah daerah, perangkat desa, dan komunitas UMK.
Salah satu kegiatan utama berlangsung di Balai Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Puluhan pelaku usaha dari berbagai bidang mengikuti sosialisasi sekaligus memperoleh kesempatan berkonsultasi secara langsung mengenai kebutuhan usaha mereka.
Tim tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga membantu peserta menyiapkan dokumen yang dibutuhkan. Pendekatan tersebut membuat peserta dapat langsung memulai proses pengurusan legalitas tanpa harus menghadapi prosedur yang rumit sendirian.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Rasakan Serunya Nonton Live Streaming Sepak Bola Setiap Saat!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Legalitas Usaha Jadi Modal Penting untuk Berkembang
Ketua Tim PMKI 2026, Deviana Yuanitasari, menjelaskan bahwa legalitas usaha memiliki peran besar dalam mendukung pertumbuhan UMK. Banyak pelaku usaha menghasilkan produk berkualitas, tetapi belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, maupun perlindungan merek.
Tanpa dokumen tersebut, pelaku UMK sering kesulitan memperoleh akses pembiayaan, memperluas jaringan pemasaran, mengikuti pengadaan pemerintah, hingga masuk ke ekosistem perdagangan digital. Karena itu, tim PMKI memilih memberikan pendampingan secara menyeluruh, mulai dari edukasi hingga proses penerbitan legalitas.
Melalui langkah tersebut, pelaku usaha memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan daya saing produknya. Legalitas juga memberikan kepastian hukum sehingga pelaku UMK dapat menjalankan bisnis dengan lebih percaya diri.
Baca Juga:Â Gempa M4,9 Guncang Lampung, BMKG: Akibat Sesar Aktif
Kolaborasi Tiga Kampus Hadirkan Solusi yang Nyata
Program PMKI 2026 dipimpin oleh Deviana Yuanitasari dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran bersama Hazar Kusmayanti, Nun Harrieti, Agus Suwandono, dan Rafan Darodjat. Tim juga melibatkan M. Hamidi Masykur serta Amir Mahmud dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
Dukungan semakin kuat dengan kehadiran Meliza dan Madiha Dzakkiyah Chairunnisa dari Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka. Kolaborasi lintas perguruan tinggi tersebut menghadirkan berbagai keahlian yang saling melengkapi sehingga pendampingan berjalan lebih efektif.
Sinergi ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi mampu berkontribusi langsung dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Para dosen tidak hanya membagikan teori, tetapi juga menghadirkan solusi yang dapat langsung dimanfaatkan pelaku usaha.
Klinik Konsultasi Permudah Pengurusan NIB, Halal, dan Merek
Selama kegiatan berlangsung, peserta memperoleh materi mengenai prosedur pengurusan Nomor Induk Berusaha, mekanisme sertifikasi halal, hingga pentingnya pendaftaran merek. Setelah sesi edukasi selesai, tim membuka klinik konsultasi agar peserta dapat mengurus dokumen secara langsung.
Beberapa pelaku UMK berhasil memperoleh NIB pada saat kegiatan berlangsung. Peserta lain melanjutkan proses pengajuan sertifikasi halal dan pendaftaran merek dengan pendampingan dari tim PMKI sesuai persyaratan yang berlaku.
Pendekatan tersebut membantu peserta memahami setiap tahapan administrasi. Mereka juga dapat mengajukan pertanyaan secara langsung sehingga proses pengurusan menjadi lebih mudah dan jelas.
Harapan Baru untuk Pemulihan Ekonomi Pascabencana
Program PMKI 2026 tidak berhenti setelah kegiatan lapangan selesai. Tim berkomitmen melanjutkan pendampingan sepanjang tahun 2026 sampai seluruh peserta memperoleh layanan yang optimal dalam proses legalitas usahanya.
Selain memperkuat aspek hukum, program ini juga meningkatkan literasi kebencanaan agar pelaku UMK mampu menjaga keberlangsungan usahanya ketika menghadapi situasi darurat pada masa mendatang. Pengetahuan tersebut menjadi bekal penting agar usaha tetap bertahan saat menghadapi berbagai tantangan.
Kolaborasi antara Unpad, UB, dan UT membuktikan bahwa kerja sama perguruan tinggi dapat menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat. Melalui pendampingan yang berkelanjutan, semakin banyak pelaku UMK di Sumatera Utara berpeluang memiliki usaha yang legal, lebih tangguh, dan mampu menjadi penggerak pemulihan ekonomi daerah setelah bencana.