Massa Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana menggelar aksi di Banda Aceh dan menilai penanganan bencana ekologis Aceh-Sumatra berjalan lambat sejak 2025.
Dalam aksi tersebut, peserta mendesak pemerintah pusat menetapkan bencana ekologis Aceh-Sumatra sebagai bencana nasional. Mereka menilai status tersebut penting untuk memperjelas kebijakan, anggaran, serta langkah pemulihan bagi masyarakat terdampak. Simak ulasan lengkapnya dari NASIB RAKYAT.
Massa Bawa Spanduk dan Bendera Putih
Sejumlah peserta membawa spanduk berisi kritik terhadap penanganan bencana. Beberapa tulisan yang terlihat antara lain “Tetapkan Status Bencana Nasional Aceh Sumatera” dan “Negara Gagal Pulihkan Bencana Sumatera”.
Massa juga mengibarkan bendera putih sebagai simbol kekecewaan. Mereka bergantian menyampaikan orasi sambil membawa foto wilayah terdampak dan karikatur yang menggambarkan kondisi bencana di Sumatra.
Salah satu karikatur memuat tulisan “Bencana Sumatera Bukan Prioritas”. Koordinator aksi Rahmad Maulidin mengatakan simbol tersebut menggambarkan penilaian masyarakat sipil terhadap respons pemerintah.
“Aksi bendera putih ini sebagai simbol kegagalan pengurus negara dalam menangani bencana ekologis Aceh-Sumatra,” kata Rahmad kepada wartawan.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Rasakan Serunya Nonton Live Streaming Sepak Bola Setiap Saat!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Penanganan Dinilai Belum Menjawab Kebutuhan Warga
Rahmad menilai pemerintah belum memberikan perhatian yang cukup terhadap proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Menurutnya, masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan meski bencana sudah berlangsung hampir sembilan bulan.
Ia menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai belum memberikan kepastian mengenai proses pemulihan. Kondisi tersebut, kata Rahmad, turut memengaruhi kepastian anggaran dan mekanisme pelaksanaan rehabilitasi di lapangan.
“Tidak menetapkan bencana ekologis Aceh-Sumatera sebagai bencana nasional berdampak pada tidak jelasnya kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi, serta berpengaruh terhadap ketidakpastian kebijakan anggaran dan mekanisme pelaksanaannya,” ujarnya.
Baca Juga: Gempa NTT Bikin Geger! Kemensos Kirim 48 Ton Beras, Wamensos Turun Langsung
Banjir Masih Menghantui Sejumlah Daerah
Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana menilai persoalan belum berhenti. Dalam satu bulan terakhir, beberapa wilayah Aceh seperti Gayo Lues dan Aceh Utara masih menghadapi banjir.
Banjir terbaru juga melanda Aceh Barat Daya. Kondisi serupa terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara dan Sumatra Barat. Situasi tersebut membuat masyarakat sipil mempertanyakan kecepatan pemerintah dalam memulihkan daerah yang terdampak.
Menurut Rahmad, pemerintah perlu melihat bencana sebagai persoalan yang membutuhkan penanganan berkelanjutan. Pemulihan tidak cukup hanya dengan membersihkan area terdampak, tetapi juga harus menyentuh sumber penghidupan dan fasilitas publik.
Warga Masih Hadapi Masalah Dasar
Massa menyebut sejumlah kebutuhan dasar warga masih menghadapi kendala. Pembersihan lumpur belum maksimal, sementara kondisi sungai di beberapa lokasi masih dangkal.
Sektor ekonomi masyarakat juga ikut terdampak. Sawah dan kebun yang menjadi sumber penghasilan warga belum sepenuhnya tertangani. Di sisi lain, akses terhadap air bersih masih menjadi persoalan.
Hunian sementara juga belum memberikan solusi jangka panjang. Massa mempertanyakan kepastian pembangunan hunian tetap dan lokasi relokasi bagi warga terdampak.
Masalah juga muncul dalam sektor pendidikan dan transportasi. Sejumlah siswa masih belajar di tenda, sedangkan jalan dan jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan pusat ekonomi, pendidikan, serta layanan kesehatan masih berada dalam kondisi darurat.
Massa Desak Pemerintah Tetapkan Bencana Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana meminta pemerintah pusat mengambil langkah lebih tegas. Mereka ingin pemerintah menetapkan bencana ekologis Aceh-Sumatra sebagai bencana nasional agar proses pemulihan memiliki arah yang lebih jelas.
Massa juga meminta pemerintah mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi dengan membuka informasi mengenai penggunaan anggaran. Menurut mereka, transparansi penting agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan pemulihan di setiap wilayah terdampak.
“Kami mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan bencana ekologis Aceh-Sumatera sebagai bencana nasional. Segera lakukan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan kepastian dan transparansi kebijakan anggaran yang jelas,” tegas Rahmad.
Aksi tersebut menunjukkan keresahan masyarakat sipil terhadap proses pemulihan yang mereka nilai belum berjalan sesuai harapan. Mereka berharap pemerintah segera memberikan kepastian agar warga terdampak dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.